AYOJAKARTA.COM – Pemerintah terus mengakselerasi penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada minggu terakhir April 2025.
Penetapan penerima manfaat kini tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi dialihkan sepenuhnya ke basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Salah satu kebijakan strategis dalam transformasi ini adalah pelaksanaan survei lapangan atau ground checking yang dilakukan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: Garena Luncurkan Delta Force Mobile, Berikut Kode Redeem yang Bisa Diklaim!
Penugasan tersebut tertuang dalam surat dari Kementerian Sosial yang diterbitkan pada 8 April 2025.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa batas akhir pelaksanaan survei DTSEN diperpanjang hingga 30 April 2025.
Validasi Data untuk Transparansi Bansos
Survei DTSEN dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan KPM agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan.
Data hasil survei tersebut akan dikirimkan langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk kemudian ditetapkan secara resmi oleh BPS.
Pemerintah menargetkan jumlah penerima bansos PKH tetap di angka 9,9 juta KPM dan BPNT sebesar 18,8 juta, sesuai dengan tahap sebelumnya.
Perkembangan Penyaluran Bantuan Lainnya
Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga tengah menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.
Pencairan termin pertama (periode Februari–April) telah berlangsung pada April 2025 melalui bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Bank Syariah Indonesia.
Prioritas diberikan kepada siswa di tingkat akhir pendidikan, seperti kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA.
Adapun termin kedua PIP dijadwalkan pada periode Mei hingga September 2025. Kabar baiknya, kuota penerima PIP tahun ini ditingkatkan dari 18,6 juta menjadi 20,4 juta siswa.
Baca Juga: Terapi Alam Paling Murah! Paparan Sinar Matahari Pagi Bisa Memperbaiki Mood dan Mengurangi Depresi
Siswa yang baru masuk sekolah dan baru pertama kali menerima bantuan akan mulai proses aktivasi rekening pada Mei mendatang dan akan berlangsung hingga akhir tahun 2025.
Sementara itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga telah dimulai di sejumlah wilayah untuk periode April–Juni 2025.
Besaran bansos BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan dan waktu pencairan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing desa.
Bantuan Beras 10 Kg Masih Menunggu SK
Untuk bantuan beras 10 kg, hingga pertengahan April 2025 belum ada informasi resmi terkait penetapan jadwal pencairan.
Namun, total penerima manfaat diketahui menurun menjadi 16 juta KPM. Surat Keputusan (SK) pencairan masih menunggu diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional.
Dengan berbagai perubahan mekanisme dan validasi data berbasis survei DTSEN, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tepat sasaran.***