AYOJAKARTA.COM - Bulan Agustus 2025 menjadi momentum penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena akan ada empat jenis bantuan sosial yang siap dicairkan secara bertahap.
Sebelum pencairan dimulai, Kementerian Sosial tengah mempercepat proses pendistribusian kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengatasi masalah data "bucol" (belum tersalurkan) bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos.
Surat instruksi percepatan pendistribusian kartu KKS telah diterbitkan dengan target penyelesaian sepanjang bulan Agustus, meskipun belum ada kepastian apakah akan selesai sebelum atau sesudah tanggal 17 Agustus 2025.
Sebelum pencairan dimulai, Kementerian Sosial tengah mempercepat proses pendistribusian kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengatasi masalah data "bucol" (belum tersalurkan) bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos.
Surat instruksi percepatan pendistribusian kartu KKS telah diterbitkan dengan target penyelesaian sepanjang bulan Agustus, meskipun belum ada kepastian apakah akan selesai sebelum atau sesudah tanggal 17 Agustus 2025.
Baca Juga: Kabar Baik! Pencairan PKH BPNT Juli-September Sudah Dimulai, Nominal hingga Rp1,8 Juta
Bagi KPM yang mengalami anomali data, terutama mereka yang termasuk kategori desil 1 (keluarga sangat miskin) namun periode bantuannya masih menunjukkan Januari-Maret.
Disarankan untuk melakukan pengecekan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui operator SIKS-NG untuk memastikan sinkronisasi data dan melihat riwayat bantuan sosial mereka secara detail.
Empat bantuan sosial yang akan cair mencakup program-program strategis yang telah lama ditunggu penerima manfaat.
1. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak usia sekolah.
Dimana proses pengecekan dapat dilakukan melalui website resmi pip.kemdikbud.go.id dengan memasukkan NISN dan nama siswa.
Kemudian melakukan verifikasi di sekolah melalui operator Dapodik sebelum pencairan di Bank BRI untuk tingkat SMA/SMK.
Bagi KPM yang mengalami anomali data, terutama mereka yang termasuk kategori desil 1 (keluarga sangat miskin) namun periode bantuannya masih menunjukkan Januari-Maret.
Disarankan untuk melakukan pengecekan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui operator SIKS-NG untuk memastikan sinkronisasi data dan melihat riwayat bantuan sosial mereka secara detail.
Empat bantuan sosial yang akan cair mencakup program-program strategis yang telah lama ditunggu penerima manfaat.
1. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak usia sekolah.
Dimana proses pengecekan dapat dilakukan melalui website resmi pip.kemdikbud.go.id dengan memasukkan NISN dan nama siswa.
Kemudian melakukan verifikasi di sekolah melalui operator Dapodik sebelum pencairan di Bank BRI untuk tingkat SMA/SMK.
Baca Juga: Mahasiswa KKN Universitas Panca Marga Probolinggo, Sukses Gelar Workshop Pemanfaat AI dalam Pembelajaran bagi Guru di Sumberasih
2. Bantuan sosial BPNT khusus untuk KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos namun tidak berhasil cair pada tahap 2, bantuan ini akan dicairkan setelah kartu KKS dibagikan ulang.
3. Bantuan penebalan senilai Rp400.000 untuk KPM PKH dan BPNT yang masuk dalam data bucol, bantuan ini merupakan kompensasi untuk periode Juni-Juli dan akan dicairkan sebagai tahap kedua (bukan tahap ketiga).
4. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 bagi KPM yang masuk dalam data bucol dan belum menerima bantuan sebelumnya melalui PT Pos.
Untuk memastikan akses bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, tersedia dua jalur pengajuan yang dapat dimanfaatkan.
2. Bantuan sosial BPNT khusus untuk KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos namun tidak berhasil cair pada tahap 2, bantuan ini akan dicairkan setelah kartu KKS dibagikan ulang.
3. Bantuan penebalan senilai Rp400.000 untuk KPM PKH dan BPNT yang masuk dalam data bucol, bantuan ini merupakan kompensasi untuk periode Juni-Juli dan akan dicairkan sebagai tahap kedua (bukan tahap ketiga).
4. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 bagi KPM yang masuk dalam data bucol dan belum menerima bantuan sebelumnya melalui PT Pos.
Untuk memastikan akses bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, tersedia dua jalur pengajuan yang dapat dimanfaatkan.
Baca Juga: Ini Dia! 4 Bansos Masih Cair Agustus 2025, Penyaluran Diantar Langsung ke Rumah KPM
Jalur formal dilakukan melalui hierarki administratif mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, hingga Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial, dengan proses ini dapat dipercepat jika ada operator SIKS-NG di tingkat desa/kelurahan.
Alternatifnya adalah jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cekbansos yang menyediakan menu usulan untuk mengajukan bantuan PKH, BPNT, atau PBI JKN, serta menu sanggahan untuk melaporkan penerima bantuan yang tidak layak.
Target pencairan keempat bantuan ini diharapkan dapat terealisasi dalam waktu bersamaan di bulan Agustus 2025, dengan dimulainya proses sinkronisasi data untuk PKH tahap 3 pada tanggal 18 Agustus 2025.
Kementerian Sosial berkomitmen mempercepat proses verifikasi dan validasi data sehingga seluruh KPM yang tertunda dapat menerima haknya secara bersamaan, termasuk bantuan PKH tahap 2, bantuan penebalan Rp400.000, dan bantuan BPNT tahap 2 dalam satu periode pencairan.***
Jalur formal dilakukan melalui hierarki administratif mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, hingga Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial, dengan proses ini dapat dipercepat jika ada operator SIKS-NG di tingkat desa/kelurahan.
Alternatifnya adalah jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cekbansos yang menyediakan menu usulan untuk mengajukan bantuan PKH, BPNT, atau PBI JKN, serta menu sanggahan untuk melaporkan penerima bantuan yang tidak layak.
Target pencairan keempat bantuan ini diharapkan dapat terealisasi dalam waktu bersamaan di bulan Agustus 2025, dengan dimulainya proses sinkronisasi data untuk PKH tahap 3 pada tanggal 18 Agustus 2025.
Kementerian Sosial berkomitmen mempercepat proses verifikasi dan validasi data sehingga seluruh KPM yang tertunda dapat menerima haknya secara bersamaan, termasuk bantuan PKH tahap 2, bantuan penebalan Rp400.000, dan bantuan BPNT tahap 2 dalam satu periode pencairan.***