AYOJAKARTA.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan perubahan penting terkait pendataan penerima bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Mulai tahun 2025, pendataan tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Nasional.
DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan basis data yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga di Indonesia. DTKS selama ini digunakan sebagai acuan dalam penyaluran berbagai program bansos.
Baca Juga: Lengkap! Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu: Jam Kerja, Gaji, dan Sistem Pengangkatan
Sedangkan DTSE (Data Tunggal Sosial Ekonomi) merupakan sistem pendataan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, mencakup data sosial ekonomi secara lebih rinci dan akurat.
DTSE diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.
Tentunya peralihan dari DTKS ke DTSE bertujuan untuk:
1. Meningkatkan Ketepatan Sasaran
Dengan data yang lebih rinci dan akurat, diharapkan bansos dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
2. Meningkatkan Efisiensi
Sistem DTSE yang terintegrasi diharapkan dapat meminimalisir duplikasi data dan penyaluran bansos yang tumpang tindih.
Baca Juga: Baru Tahu! Ternyata Begini Cara Mudah Mengerjakan Soal Flowchart dalam UTBK SNBT 2025
3. Mendukung Perencanaan Pembangunan
Data DTSE yang komprehensif dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan sosial ekonomi.
Meskipun terjadi perubahan sistem pendataan, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bansos PKH dan BPNT tetap berjalan.
Pada triwulan pertama tahun 2025, penyaluran masih menggunakan data DTKS. Pemerintah menargetkan penggunaan DTSE secara penuh pada triwulan kedua atau ketiga tahun 2025.
Masyarakat diimbau untuk memastikan data diri mereka di DTKS sudah benar dan terbaru. Hal ini penting untuk kelancaran proses transisi ke DTSE.
Masyarakat juga diharapkan terus memantau informasi terbaru mengenai penyaluran bansos melalui sumber-sumber resmi pemerintah.***