AYOJAKARTA.COM – Pemberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN 12 persen pada awal Januari 2025, masih jadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia.
Lantaran, kenaikan PPN 12 persen dianggap tidak tepat jika melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini yang sedang lemah.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengamat ekonomi, Agus Pambagio, kenaikan PPN 12 persen tidak tepat untuk saat ini.
Agus menuturkan bahwa untuk menstabilkan ekonomi Indonesia, pemerintah harus membereskan terlebih dahulu masalah kasus suap dan korupsi lainnya.
“Kita susah itu kan ada penegakan hukum yang hampir tidak ada, uang yang banyak beredar berpotensi semua dikeruk tanpa bisa dinikmati oleh rakyat karena masuk ke suap masuk ke korupsi masuk ke mana-mana itu bereskan dulu nah,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa, 26 November 2024.
Baca Juga: Masyarakat Makin Tercekik! Isu Kenaikan PPN 12 Persen Tahun 2025, Bikin Kemiskinan Bertambah?
Menurut Agus, uang masyarakat yang beredar nantinya berpotensi dikeruk oleh oknum yang terlibat kasus suap dan korupsi.
Pengamat ekonomi tersebut menyarankan agar pemerintah harusnya berburunya “ke atas” bukan berburu kepada masyarakat kelas bawah.
Lanjutnya, ia menegaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen ini bukan naik sebesar satu persen namun sembilan persen.
“Sebenarnya tidak 1% loh kawan-kawan menghitungnya jadi ini tuh 9%,” ungkapnya.
Kemudian, Agus juga menyarankan agar pemerintah segera membatalkan kenaikan PPN 12 persen ini.
Baca Juga: PPN Naik 12 Persen! Benarkah Keputusan Tepat di Tengah Ekonomi Sulit?
Ia menilai bahwa kenaikan PPN 12 persen ini imbasnya nanti kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Nah jadi hal-hal semacam ini menurut saya sudahlah ini mumpung masih punya 1 bulan batalkan saja buat PP gampang kok,” kata dia.
Kenaikan PPN 12 persen ini diharapkan ditunda hingga pemerintah bisa menangani masalah perekonomian ini.
“Soal program-program kalau tidak ada uang ya nggak usah lah,” jelas Agus***