AYOJAKARTA.COM – Hari ini diinformasikan oleh petugas bahwa ada surat undangan dari PT Pos Indonesia yang dibagikan.
Diketahui surat undangan dari PT Pos tersebut untuk penyaluran bantuan non tunai yang dibagikan di wilayah berikut ini.
Nah, bantuan sosial seperti apa yang sudah dibagikan surat undangannya oleh PT Pos tersebut?
Kemudian kira-kira apa saja isi dari bantuan sosialnya?
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut ini penjelasan petugas yang dikutip dari tayangan Youtube Naura Vlog pada (16/10/24).
Sebagai informasi bantuan sosial tersebut tergolong bantuan yang baru dirilis oleh pemerintah lewat Badan Pangan Nasional.
Tujuan dirilisnya bantuan sosial jenis baru ini adalah untuk mengurangi dampak dari kemiskinan ekstrim.
Baca Juga: Seleksi PPPK 2024 Sebenarnya untuk Siapa? Ini Jawaban Lengkap dari BKN
Bantuan yang baru dirilis tersebut dinamakan bantuan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP).
Dimana bantuan IPKP ini nanti akan menyasar para keluarga yang terdata di data P3KE dari Kemenko PMK.
Kemudian untuk jumlah KPM yang akan menerima bantuan ini apabila mengambil data dari P3KE maka adalah 22 juta KPM.
Tentunya bagi para KPM yang masuk ke dalam data P3KE juga akan mendapatkan bantuan sosial IPKP ini.
Dikarenakan bantuan IPKP yang baru rilis tersebut ditargetkan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur.
Nanti apabila sudah mendapatkan bantuan sosial tambahan tersebut silahkan pergunakan dengan baik.
Tentunya untuk meningkatkan gizi khususnya bagi masyarakat yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin ekstrim atau kurang mampu.
Terkait wilayah yang terpantau sudah banyak melakukan pencairan bantuan IPKP ini adalah Cilacap dan Kebumen.
Baca Juga: Contoh Notifikasi Honorer Tidak Lulus Seleksi Administrasi TMS dan Batal Diangkat PPPK Tahun 2024
Untuk daerah Cilacap dan Kebumen yang sudah terpantau cair bantuan ini diantaranya Bantarsari, Binangun, Bulaksari, Cikedondong, Citembong, Kamulyan, Kedungwadas.
Pencairannya sendiri lewat dari pemerinta desa yang turut membantu pihak PT Pos Indonesia untuk mencairkan ataupun menyalurkan bantuan sosial untuk IPKP ini.