AYOJAKARTA.COM -- Sebanyak 15.639 keluarga penerima manfaat bantuan sosial BPNT PKH, patut bersenang hati.
Hal tersebut karena pada Kamis 28 Desember 2023 ini, bantuan tambahan bagi para keluarga penerima manfaat bantuan sosial BPNT PKH akan kembali cair.
Pencairan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, selain disalurkan melalui PT Pos juga dapat diketahui dari penambahan saldo di kartu KKS.
Baca Juga: 4 Karakter Asli Orang yang Bangun Pagi Meski Tidur Larut Malam
Adanya penambahan bantuan bagi belasan ribu penerima manfaat tersebut, merupakan lanjutan dari pemberian BLT Tahap Pertama El Nino.
Para penerima manfaat BLT El Nino yang sudah terdata akan mendapatkan bantuan terbatas sebesar Rp 200.000 setiap bulan.
Pencairan kali ini, penerima manfaat yang sudah terdata akan memperoleh bantuan senilai Rp 400.000 karena merupakan akumulasi bantuan di bulan November dan Desember.
Di sejumlah wilayah seperti di Banyuwangi dan sekitarnya, PT Pos Indonesia dijadikan sebagai pihak penyalur bagi para penerima manfaat bantuan El Nino.
Rencananya bantuan langsung tunai El Nino ini akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga seluruh daftar terpenuhi.
Di samping pemberian bantuan langsung tunai El Nino, sejumlah penerima manfaat bansos juga mendapatkan kabar menggembirakan yang diketahui melalui kartu KKS.
Adapun penyebabnya, karena di kartu KKS sejumlah penerima manfaat terdapat saldo bervariasi dari mulai Rp 100.000 sampai dengan kisaran Rp 1.000.000.
Perlu diketahui bahwa di setiap kartu KKS penerima manfaat bansos, memiliki komponen berbeda antara satu KPM dan KPM lainnya.
Namun akibat kurangnya pemahaman atas komponen bantuan yang diterima, membuat sebagian masyarakat kemudian mempertanyakan asal bantuan.
Saldo bervariasi yang sempat membuat heboh warga tersebut, merupakan saldo mengendap yang merupakan hak KPM.
Adapun endapan saldo bervariasi tersebut, diperkirakan saldo bantuan PKH untuk alokasi bulan November dan Desember 2023.
Anggapan tersebut juga diperkuat dengan adanya keterangan Kemensos RI yang menyebut masih ada sebanyak 500.000 lebih KPM PKH di Indonesia belum melakukan transaksi.
Ketidaktahuan KPM terhadap komponen bantuan, mengakibatkan terjadinya pengendapan saldo di kartu KKS penerima manfaat.
Karena itu Kemensos RI menghimbau agar para pendamping sosial di seluruh Indonesia melakukan penelusuran terkait penyebab saldo mengendap di kartu KPM bansos.
Sementara bagi KPM untuk segera melakukan transaksi sebelum 31 Desember 2023, sebab jika tidak dilakukan, maka bantuan berpotensi dihentikan pada 2024 mendatang.
Demikian seperti dirangkum Ayojakarta, pada Kamis 28 Desember 2023 dari kanal Youtube Diary Bansos.***