AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah memastikan pembayaran manfaat pensiunan tetap berjalan sesuai jadwal dan perencanaan cair sebelum Lebaran.
Hingga 28 Februari 2025, nilai pembayaran manfaat pensiun mencapai Rp35,3 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp34 triliun.
Kenaikan ini mencapai 3,9% dan mencakup pembayaran melalui PT Taspen untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta PT Asabri untuk pensiunan anggota TNI dan Polri.
Baca Juga: Kabar Gembira! THR Pensiunan PNS 2025 Cair 17 Maret, Simak Berikut Besaran dan Komponennya
Selain manfaat pensiun, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,7 triliun untuk subsidi dan kompensasi pada awal tahun ini.
Penyaluran subsidi mencakup berbagai sektor, termasuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar 1,48 juta kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 689,1 juta kg, serta listrik bersubsidi untuk 41,8 juta pelanggan.
Pemerintah juga memberikan diskon listrik 50% selama Januari dan Februari 2025, yang dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.
Penyaluran pupuk bersubsidi juga mengalami peningkatan signifikan.
Baca Juga: Tak Hanya THR, Pensiunan ASN Dapat Peluang Wirausaha! Ini Kebijakan Terbarunya
Hingga Februari 2025, pemerintah telah menyalurkan 1,3 juta ton pupuk, lebih tinggi dibandingkan 0,87 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung petani.
Total anggaran subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025 mencapai Rp94,3 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp86,9 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme subsidi dilakukan dengan menanggung selisih harga keekonomian dengan harga jual kepada masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Resmi Umumkan Gaji Ke-13 dan THR PNS, PPPK, TNI-Polri, Hakim, Pensiunan Cair 17 Maret 2025
Misalnya, untuk Pertalite, harga keekonomiannya adalah Rp11.700 per liter, tetapi masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter, dengan selisih Rp1.700 ditanggung oleh APBN.
Pemerintah juga telah menginstruksikan efisiensi anggaran yang mencakup belanja operasional kementerian dan lembaga.
Namun begitu, efisiensi ini tidak berdampak pada belanja pegawai, pembayaran pensiun, serta layanan publik seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
Hingga 28 Februari 2025, belanja pegawai telah mencapai Rp36,3 triliun, sementara belanja bantuan sosial mencapai Rp25,9 triliun.
Dengan pencairan manfaat pensiun yang berjalan lancar serta kebijakan subsidi yang terus dilakukan, pemerintah memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat, khususnya pensiunan dan kelompok ekonomi rentan, tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.***