AYOJAKARTA.COM - Efisiensi anggaran pemerintah 2025 menyebabkan pemangkasan anggaran di kementerian pendidikan.
Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan ini berdampak langsung pada program pendidikan prioritas dan tunjangan guru.
Tak hanya itu saja, pendanaan pendidikan profesi guru (PPG 2025) juga mengalami kendala, termasuk pengurangan kuota.
Pelaksanaan pendidikan profesi guru, baik bagi ASN maupun non-ASN yang belum tersertifikasi, tetap mendapat perhatian kementerian terkait.
Meskipun pemerintah belum mampu mendanai seluruh 806.000 guru yang ditargetkan pada seleksi PPG 2025.
Dari jumlah kuota yang semestinya 806 ribuan untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai hampir separuh, yaitu sekitar 400 ribu guru saja.
Meski demikian, sertifikasi bagi sekitar 600.000 guru lulus PPG 2024 tetap dijamin.
Tunjangan guru melalui direct transfer sedang dalam tahap verifikasi dan validasi data bersama Kementerian Keuangan.
Harapannya pencairan selesai sebelum Idul Fitri untuk memberikan penghargaan kepada para pendidik.
Selain itu, efisiensi anggaran juga memaksa penyesuaian signifikan pada pos-pos belanja lain, seperti pengurangan 40 persen anggaran untuk platform pendidikan dan kontrak terkait.
Dan pemotongan belanja operasional kantor hingga 50 persen untuk 105 UPT di daerah dan instansi pendukung.
Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah berencana menerbitkan surat edaran Menteri per 1 Maret tentang efisiensi dan penerapan budaya hidup sederhana.
Surat edaran tersebut guna memastikan prioritas seperti pendidikan profesi guru, peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan bahasa daerah, serta tes kemampuan akademik tetap berjalan.
Sementara itu, alokasi untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah sebesar Rp17,1 triliun masih menunggu finalisasi pengalihan anggaran.***