AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah kembali meluncurkan program bantuan sosial (bansos) baru di tahun 2025, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Proses cair bansos BLT BBM 2025 direncanakan melalui dua mekanisme penyaluran utama.
Pertama, menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank-bank Himbara, dan kedua, melalui PT POS Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tampaknya akan lebih mengutamakan mekanisme melalui kartu rekening KKS bank Himbara.
Menurut pernyataan Menteri Luhut Pandjaitan, masyarakat penerima manfaat (KPM) yang belum memiliki rekening bank disarankan segera membuatnya.
Selain itu, untuk menghindari potensi penyalahgunaan, setiap penerima akan diberikan barcode khusus yang bersifat pribadi dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
Baca Juga: Kabar Penyaluran Bantuan Sosial PKH, BPNT, dan BLT BBM Tahun 2025, Cek Jadwal dan Nama Penerimanya
Barcode ini nantinya menjadi alat utama saat proses pencairan dana berlangsung.
Bansos BLT BBM 2025 yang dirancang untuk menggantikan subsidi BBM memiliki nominal Rp600 ribu per tahap.
Dikutip dari kanal Youtube Naura Vlog, Minggu (26/1/2025), berikut 4 kriteria penerima yang telah ditetapkan pemerintah.
- Masyarakat miskin ekstrem yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masih aktif menerima bantuan sebelumnya.
- Keluarga dengan penghasilan setara atau di bawah UMR/UMK, yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian.
- Masyarakat terdampak langsung kenaikan harga BBM, seperti pekerja sektor informal atau pelaku usaha kecil.
Keempat kategori ini telah dipastikan menjadi sasaran utama bansos BLT BBM 2025 untuk memastikan program ini benar-benar membantu mereka yang membutuhkan.
Baca Juga: BLT BBM Akan Cair Tahun Ini, Diskon Listrik dan Makan Bergizi Gratis Juga Siap Tersalurkan!
Pencairan tahap pertama bantuan ini dijadwalkan mulai Februari 2025, tepatnya pada minggu terakhir atau awal Maret, tergantung kesiapan pemerintah dalam memproses data penerima.
Proses ini akan berlangsung secara bertahap agar pelaksanaan lebih tertib dan efisien.
Pemerintah juga mengimbau para penerima untuk menjaga kerahasiaan barcode yang diberikan agar tidak disalahgunakan.
Bagi masyarakat yang termasuk dalam empat kategori di atas, persiapkan dokumen yang diperlukan agar proses pencairan berjalan lancar.***