AYOJAKARTA.COM - Perkembangan signifikan telah terjadi dalam negosiasi antara Apple dan pemerintah Indonesia.
Dengan pengumuman terbaru dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani mengenai kesepakatan investasi Apple di Indonesia.
Apple telah berkomitmen untuk melakukan investasi awal sebesar 1 miliar USD (sekitar Rp15 triliun) untuk pembangunan pabrik di Batam.
Kesepakatan ini merupakan terobosan penting, di mana vendor Airtech diproyeksikan akan memenuhi 65% dari kebutuhan Airtech global melalui fasilitas produksi yang akan dibangun di Batam tersebut.
Baca Juga: iPhone 16 Pro Max vs iPhone 16 Mana Dulu yang Rilis di Indonesia? Pencinta Apple Wajib Tahu
Rencana pembangunan pabrik ini telah memasuki tahap konkret dengan Apple telah melakukan survei lokasi di Batam.
Target waktu yang ditetapkan cukup agresif dengan pembangunan direncanakan akan dimulai dalam waktu dekat dan diharapkan dapat mulai berpotensi pada awal 2026.
Rosan Roeslani secara pribadi berkomitmen untuk mengawal proses realisasi investasi ini.
Ia menyebutkan bahwa fase pertama ini akan membuka jalan bagi masuknya vendor-vendor lain di masa mendatang.
Baca Juga: Mudah Banget! Tutorial Aktivasi Akun Wajib Pajak Pribadi di Aplikasi Coretax DJP
Perkembangan ini muncul setelah serangkaian pertemuan intensif, termasuk kunjungan Vice President Apple Global ke Kementerian Perindustrian pada Selasa, 7 Januari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas proposal resmi Apple yang telah diserahkan pada 6 Januari 2025.
Proposal tersebut berisi terkait rencana investasi Apple untuk memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Proposal ini menjadi kunci bagi Apple untuk mendapatkan izin edar produk-produk terbarunya di Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menekankan bahwa pemerintah mengutamakan kualitas substansi dibandingkan tenggat waktu dalam proses negosiasi ini.
Meskipun tidak ada batas waktu spesifik yang ditetapkan untuk mencapai kesepakatan final, proses negosiasi terus berlanjut antara tim teknis Kemenperin dan Apple.
Fleksibilitas waktu ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.
Selain itu, memastikan pula jika kesepakatan ini dapat memenuhi target substansial yang ditetapkan pemerintah.***