JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Masih belum tetapnya nominal anggaran menjadi alasan mengapa data KUA-PPAS belum diunggah dalam e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Suharti mengatakan meskipun anggaran sudah disahkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp 87,9 triliun, namun hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam proses perampungan.
"Iya, ini sekarang sedang dalam proses penyelesaian. Jadi masih ada kurang, tambah, kurang, karena kan ada yang kemarin kegiatan-kegiatan yang belum masuk," ujar Sri Suharti saat dihubungi wartawan, Senin (2/12/2019).
Misalnya, kata Sri, perbaikan nominal Upah Minimum Provinsi (UMP), hingga tambahan anggaran untuk penguatan IT pajak.
"Misalnya perbaikan UMP, kemarin masih gelondongan, disebarkan kepada semua SKPD yang terkait, terus pengalihan anggaran kemarin, misalnya tambahan untuk penguatan IT pajak, dirinci," ungkapnya.
Sri menuturkan, perbaikan nominal anggaran ini bahkan sudah hampir selesai, yang ditargetkan akan segera diunggah esok hari, Selasa (3/12/2019).
"Jadi hampir selesai sih, hampir selesai. Harusnya (diunggah) besok pada waktu Gubernur pidato (penyampaian Pidato Gubernur mengenai Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020), mestinya sudah selesai. Kemarin weekend sampai tengah malam, tetap saja jalan terus," jelasnya.
Saat ini, tambah Sri, proses perbaikan tersebut masih ditangani Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
"Sekarang ditempatnya Pak Edi (BPKD), bukan di Bappeda lagi, proses ini sudah di BPKD, sudah pindah penanggung jawab entrinya," ujarnya.
Sri memastikan, data anggaran di KUA-PPAS telah diperbaiki susunannya yang sesuai dengan kebutuhan.
"Untuk menyesuaikan pagu terbaru sesuai dengan kegiatan-kegiatannya," tandasnya.