kua ppas
Hasil Rapimgab Dengan Kemendagri, APBD DKI 2020 Tak Banyak Dievaluasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefulloh mengatakan, dari hasil rapimgab tersebut, tidak ada perubahan signifikan dalam APBD 2020. “Tadi dibacakan dari hasil evaluasi Kemendagri itu semakin baik dari tahun ke tahun,” kata Saefullah usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
HIPMI Siap Bantu Pemprov DKI Jakarta Bangun Infrastruktur
Fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Muhamad Alipudin yang akan maju sebagai calon Ketua Umum HIPMI Jaya periode 2020-2023 ini bertekad untuk turut berkontribusi membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembangunan infrastruktur.
Anggota TGUPP Ini Jabat Dewas RS, Dewan Tanya Gajinya yang Dobel
Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Haryadi tiba-tiba muncul dengan jabatan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit. Nama Haryadi disebut saat Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat penyisiran RAPBD 2020 bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), di Ruang Rapat Komisi E, DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
.jpg)
Rapat Hari Minggu, Komisi E Kejar Target Penyelesaian APBD
Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan melakukan penyisiran anggaran APBD DKI Jakarta, Minggu (8/12/2019). Penyisiran dilakukan saat hari libur itu dilakukan agar anggaran lekas rampung. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan apa yang dilakukan komisinya berbeda dari komisi lainnya, lantaran masih banyak yang harus disisir dari rancangan anggaran untuk Dinas Kesehatan DKI.
.jpg)
Belajar dari Lem Aibon, Disdik DKI Sisir Ketat Anggaran Komponen
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan tidak ada lagi komponen-komponen janggal yang diunggah dalam e-budgeting <i>apdb.jakarta.go.id</i>. Pasalnya, beberapa waktu lalu Jakarta dihebohkan dengan penemuan anggaran janggal dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2020, di antaranya lem aibon senilai Rp 82,8 miliar, dan bolpoin Rp 124 miliar.
.jpg)
PSI: Kami Tidak Cari Panggung, Pemilu Masih Jauh
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk mencari panggung dari kejanggalan kebijakan Pemprov DKI yang ditemukannya. Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo saat menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).
.jpg)
Sudah Lampu Merah, Kemendagri Masih Tunggu RAPBD DKI Hingga Akhir Tahun
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu laporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan laporan RAPBD DKI lewat dari tanggal 30 November 2019. Walaupun, di UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya di pasal 312 pembahasan RAPBD itu diharapkan selesai per 30 November. Hingga 30 November, 23 daerah telah mengirimkan laporan RAPBD ke Kemendagri. Kecuali DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya.
.jpg)
Masih Diproses, Data KUA-PPAS 2020 Diunggah ke Website Besok
Masih belum tetapnya nominal anggaran menjadi alasan mengapa data KUA-PPAS belum diunggah dalam e-budgeting di website <i>apbd.jakarta.go.id.</i> Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Suharti mengatakan meskipun anggaran sudah disahkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp 87,9 triliun, namun hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam proses perampungan.
.jpg)
Anggarannya Dipotong, Program DP 0 Persen akan Libatkan Pihak Swasta
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan fokus menggaet pihak swasta untuk mengembangkan program rumah DP 0 persen. Pasalnya, DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran program DP 0 persen senilai Rp 1,5 triliun yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp 2 triliun dalam pembahasan anggaran KUA-PPAS tahun 2020, Rabu (27/11/2019). Alhasil, mata anggaran yang terbagi adalah Rp 500 miliar.
Anggaran Program dalam Kampanye Dipotong, Ini Respons Anies
DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran program DP 0 rupiah yang menjadi program kampanye Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai gubernur senilai Rp 1,5 triliun. Sebelumnya, anggaran tersebut diproyeksikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 2 triliun dalam pembahasan anggaran KUA-PPAS tahun 2020, Rabu (27/11/2019). Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak banyak berkomentar. Menurut Anies, anggaran tersebut bisa berubah dalam rancangan APBD meskipun KUA-PPAS sudah disahkan.
.jpg)
Ketua DPRD DKI: Enggak Ada Hotel dalam Revitalisasi TIM
Pembangunan hotel berbintang bernama Wisma TIM, di Pusat Kebudayaan dan Seni, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat juga ditolak Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Pasalnya, dalam rapat badan anggaran (banggar) untuk menyepakati besaran pengeluaran dengan jumlah Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020, Rabu (27/11/2019), DPRD DKI memutuskan pemotongan anggaran untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 400 miliar dipotong dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,7 triliun.
.jpg)
Tok, DPRD-Pemprov Teken MoU KUA-PPAS APBD 2020
Berdasarkan hasil kesepakatan, KUA-PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 87.956.148.476.363,00. KUA-PPAS 2020 ini diketahui menjadi dasar bagi Pemprov DKI dalam menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD 2020.
APBD DKI 2020 Defisit, Pengamat: Event Formula E Perlu Dikaji
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, pembenahan anggaran ini sendiri khusus harus dilakukan dalam penyediaan anggaran untuk formula E.
Pembahasan Anggaran Molor, DPRD Santai Terima Sanksi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tuntas pada pertengahan Desember 2019.
Atasi Defisit APBD, Pemprov DKI Kurangi Program Prioritas
Sekda DKI Jakarta Saefullah menyebut kemampuan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2020 hanya sekitar Rp 87 triliun.
Premi BPJS Kesehatan Naik, DKI Ajukan Rp 2,7 Triliun
Awalnya Pemprov menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk plafon anggaran 2020. Tapi, kemudian diusulkan penambahan karena ada kenaikan. "Kenaikannya sendiri seluruhnya lebih dari 1 triliun untuk PBI saja. Untuk BPJS saja kenaikannya dari Rp 1,4 triliun sekarang naik Rp 1,1 triliun, kan Rp 1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran berarti totalnya 2,5 sampai 2,7 triliun," urai Plt Bappeda DKI Jakarta Suharti, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).
Komisi B Targetkan Pembahasan KUA-PPAS Rampung Besok
Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Komisi B DPRD DKI Jakarta ditargetkan rampung, Kamis besok (14/11/2019). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan pembahasan dan pendalaman KUA-PPAS masih akan dilanjutkan untuk Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud).
.jpg)
Pemprov DKI: Tak Ada Pemangkasan Anggaran Rehab Sekolah untuk Formula E
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut melakukan pemangkasan anggaran untuk pendidikan, khususnya rehabilitasi sekolah untuk menyelenggarakan ajang balap Formula E. Namun, kabar tersebut dibantah. Penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang dibahas bersama anggota Dewan dalam Rapat Komisi didasarkan hasil penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara profesional.
.jpg)
DPRD DKI Dikepung Ibu-ibu Bawa Sapu Lidi: Kami Butuh Jaminan Sosial, Bukan Lem Aibon!
Puluhan orang dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) berunjuk rasa di halaman DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019) siang. Pantauan Ayojakarta di lokasi, massa SPRI yang didominasi para ibu itu datang pukul 10.30 WIB. Mereka membawa perkakas, salah satunya sapu lidi.
Anggaran Konsultan Dipangkas, Penataan RW Kumuh 2020 Rangkul Kampus
DPRKP pada mulanya mengusulkan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW dipangkas dari Rp 566 juta menjadi Rp 451 juta per RW yang juga diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta penataan sejumlah RW kumuh di satu kota disusun oleh tenaga ahli yang sama sehingga anggaran konsultan menjadi lebih efisien.
