JAKARTA PUSAT, AYO JAKARTA.COM -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengirim surat permintaan dokumen rancangan APBD DKI Jakarta 2020 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk segera di unggah dalam e-budgeting.
''Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami juga sudah bersurat kembali ke Bappeda. Surat ke empat untuk meminta dokumen APBD itu diunggah di website apbd.jakarta.go.id,'' jelas Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad di Gedung DPRD, Senin (4/11/2019).
Idris menegaskan, fraksinya tidak akan menyerah untuk mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan dalam menampilkan data RAPBD 2020. Terlebih surat yang dikirim hari ini adalah surat keempat kalinya.
''Kami akan mendorong di rapat-rapat komisi. Pasti akan terus kami minta untuk dipublikasikan. Ke dua adalah ke depannya, di proses perencanaan penganggaran juga akan kami lakukan di komisi-komisi sejak awal dokumen-dokumen perencanaan penganggaran itu dipublikasikan,'' tuturnya.
Sementara itu, Jubir DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, hal tersebut merupakan soal tanggung jawab. Menurutnya, sebagai politisi, Gubernur Anies Baswedan seharusnya mengedepankan transparansi, bukan lempar tanggung jawab.
''Dikatakan oleh anies bahwa sistemnya elektronik tapi tidak smart. Jadi ada selalu pelepasan tanggung jawab, pengalihan tanggung jawab,'' katanya.
Bahkan, seharusnya Anies Baswedan memeriksakan secara detail proses penganggaran.
''Pada akhirnya mau tak mau seorang kepala daerah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang harus memeriksa secara detail proses dokumen penganggaran. Tidak bisa ada serta merta saja meminta ASN melakukan input lalu tidak secara pro aktif menelusuri kembali atau double cek,'' jelas Rian.