Kok Bisa Tunjangan ASN DKI Dipotong, Sementara TGUPP Dapat THR Full?

August juga menemukan fakta bahwa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan tunjangan hari raya alias THR tanpa pemotongan.

Politikus PSI: Gubernur Anies Tidak Adil dalam Pemberian Tunjangan ASN

Pak Gubernur harus sadar bahwa tunjangan penghasilan itu hal yang penting dan sangat sensitif bagi para pegawai.

DPRD: Anies Mesti Usahakan Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar Kembali ke Rakyat

Anggara mendesak Pemprov DKI segera mengajukan klausul Force Majeure kepada dengan Federation Internationale de l'Automobile (FIA) agar keseluruhan commitment fee bisa dikembalikan.

Fraksi PSI Minta Wagub DKI Terpilih Langsung Bekerja

Peduli Orang Sekitar, Anggota DPRD DKI Jakarta Ini Lakukan Tes COVID-19 Mandiri

Orang yang positif terjangkit virus corona (COVID-19) terkadang tidak menunjukkan gejala apapun.

Gerindra ke PSI: Bukan Begitu Cara Mengefisienkan Anggaran Reses

Syarif menjelaskan, tidak seharusnya anggota DPRD memikirkan penghematan anggaran saat reses. Alasannya, reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Bila anggaran reses tidak digunakan secara maksimal maka aspirasi masyarakat tidak bisa terserap seluruhnya.

PSI Kembalikan Dana Reses, Demokrat: Nggak Jelas Kalian!

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengembalikan dana reses sebesar Rp 752 juta ke kas daerah. Sikap PSI tersebut menuai kontra dari partai politik lain, salah satunya Demokrat. Ketua fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman melalui akun Twitter miliknya <i>@taufiqrus</i> menyebut PSI sebagai partai yang tidak jelas. Sebab mereka tidak melakukan reses dengan benar. PSI Dituding tidak mendatangi seluruh titik yang ada sehingga dana reses masih tersisa banyak. Dari 128 titik, PSI hanya mendatangi 102 titik saja. "<i>Serap aspirasi itu penting. Nggak jelas kalian</i>," kata Taufiqurrahman, Rabu (25/12/2019). Taufiqurrahman juga menyinggung mengenai slogan PSI yakni mengawal uang rakyat. Menurutnya,

Fraksi PSI dan PDIP Minta Anggaran TGUPP Dihapus, Ini Respons Anies

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merespons dengan santai kritik yang disampaikan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta terkait peran dan fungsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurut Anies, siapapun orangnya bisa mengkritik TGUPP. "Jadi, semua kegiatan Pemprov DKI Jakarta adalah kegiatan yang bisa disoroti oleh siapa saja," ujar Anies, usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

PSI: Kami Tidak Cari Panggung, Pemilu Masih Jauh

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk mencari panggung dari kejanggalan kebijakan Pemprov DKI yang ditemukannya. Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo saat menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Anies Diminta Segera Usut Limbah RPH Babi Milik PD Dharma Jaya

- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta segera menindaklanjuti pencemaran limbah yang berasal dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Babi yang dikelola PD Dharma Jaya. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Purwanto dalam penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Azas Tigor Bawa Massa Hadiahi Piagam dan 'Sisir Anggaran' untuk William PSI DKI

Para pengunjuk rasa itu menilai William telah bertindak baik dalam mewujudkan transparansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Massa yang datang nampak kompak berkemeja putih lengan panjang, membawa atribut seperti topeng wajah William, dan spanduk bertuliskan #SaveAPBDjakarta.

William Sarana Disanksi Badan Kehormatan, Ini Respons PSI

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan sanksi ringan kepada Anggota Fraksi PSI DKI, William Aditya Sarana. Sanksi diberikan lantaran William dinilai aneh dan berlebihan. Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Justin Adrian mengatakan apa yang dilakukan William terkait dengan ramainya anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar beberapa waktu lalu adalah fakta.

APBD Defisit, PSI Minta Anies Baswedan Tegas Potong Anggaran

Partai Solidaritas Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak tegas melakukan efisiensi rancangan anggaran, terlebih dengan perkiraan APBD 2020 yang terancam defisit hingga Rp 10 triliun.

PSI Sayangkan Formula E Kurangi Anggaran Program Prioritas

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyebut, menemukan penambahan anggaran cukup signifikan dalam pelaksanakan ajang balap mobil listrik Formula E masuk dalam APBD 2020. Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Ahmad Idris mengatakan, penambahan anggaran tersebut diketahuinya untuk kegiatan Pembayaran Commitment Fee ajang Formula E sebesar Rp 396 miliar di Dinas Olahraga dan Pemuda, Pre-event Formula E sebesar Rp 15 miliar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan penyertaan modal ke PT Jakpro melonjak Rp 2,2 triliun.

PSI Ramalkan Pemprov DKI Defisit Hingga Rp 10,7 Triliun

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DKI 2020 diperkirakan berpotensi defisit sebesar Rp 10,7 triliun.

PSI Tolak Balap Formula E-Prix, Tapi di Rapat Komisi Setuju

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik mengaku heran dengan pernyataan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak penyelenggaraan ajang balap mobil listrik, Jakarta Formula E-Prix 2020. Taufik menyebut, dalam pembahasan di rapat komisi, PSI setuju dengan penyelenggaraan ajang tersebut.

PSI Telat, Anggaran Jakarta Formula E-Prix 2020 Sudah Lolos

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merespon penolakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Jakarta Formula E-Prix 2020.

Tidak Penting, PSI Tolak Jakarta Formula E-Prix 2020

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan membatalkan ajang Formula E-Prix 2020 pada 6 Juni 2020 mendatang.

Pemprov Tak Unggah Platform KUA-PPAS, PSI: Kayak Kucing-kucingan

Anggaran janggal di platform rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun Anggaran 2020 seharusnya tidak perlu terjadi lantaran bisa dilihat langsung di laman <i>website apbd.jakarta.go.id</i>. Juru bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan platform tersebut sudah dibentuk oleh Pemprov DKI dan tentunya harus mencakup substansi tahapan penganggaran agar publik dapat mengetahuinya.

PSI DKI Pasang Badan untuk William Aditya

Menurut Jurubicara DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, perbuatan William membocorkan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosial semata-mata untuk menjalankan asas transparansi.