JAKARTA, AYOJAKARTA.COM — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya sasaran baru untuk dipersoalkan terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, PSI mengkritik anggaran Penyelenggaraan Tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Dengan sasaran jumlah laporan bulanan TGUPP per bidang sebanyak 48 dokumen, anggaran yang dirancang adalah sekitar 26 miliar, tepatnya Rp 26.572.982.000.
Anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana, mengkritik rancangan anggaran tersebut.
Menurutnya, alokasi APBD untuk TGUPP terus mengalami kenaikan signifikai selama empat tahun terakhir. Tahun ini, anggarannya Rp 16 milliar, tahun 2018 sebesar Rp 1 milliar, tahun 2017 Rp 1 milliar, dan 2016 sebesar Rp 1 milliar.
“Naik terus nih. Target 48 dokumen. Jadi kalau 26 milliar untuk 48 dokumen sama dengan 500 juta-an rupiah per satu dokumen,” kata William lewat akun Twitternya.
William juga mempertanyakan klaim Anies yang menyebut tidak ada kenaikan anggaran untuk TGUPP. Sementara, di pemberitaan media massa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra, mengakui ada rencana kenaikan anggaran TGUPP tapi dengan anggaran yang tidak mencapai Rp 26,572 miliar melainkan sekitar Rp 21 miliar untuk penyesuaian jumlah dan tingkat golongan anggotanya.
"Waduh kok bos dan anak buah beda omongan? Kebanyakan ke luar negeri (Anies Baswedan)?” sindir William.