AYOJAKARTA.COM - Baru-baru ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diketahui menyebutkan adanya uang mengendap di pemerintah daerah mencapai Rp234 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Purbaya ketika hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI yang tersimpan di Bank Jakarta.
Baca Juga: Jika Kasus Transaksi Anomali Rp200 M Bank Jakarta Terbukti, Dana Nasabah Wajib Dikembalikan!
Lebih lanjut, Pramono menyebutkan bahwa dana tersebut ada untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun.
"Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun," ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.
Kelonjakan pembayaran di akhir tahun ini dicontohkan oleh Pramono ketika pembayaran akhirt tahun 20203 Rp16 triliun menjadi Rp18 triliun pada akhir tahun 2024.
Oleh karena itu, uang yang saat ini mengendap di Bank Jakarta ini akan menjadi pembayaran untuk program atau proyek Pemprov DKI, khususnya di akhir November dan Desember.
"Kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu," pungkasnya.
Akhir kata, Pramono bahkan meminta agar Menteri Keuangan Purbaya dapat mentrasnfer dana tambahan mencapai Rp10 triliun.
DKI Jakarta sendiri diketahui telah memenuhi target capaian pendapatan daerah pada tahun ini.
"Dan DKI, Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target," jelasnya.***