AYOJAKARTA.COM - Imbauan Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk prioritaskan program yang berdampak kepada masyarakat di tahun 2026.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike yang menyebutkan target RPJMD 2025–2029, dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat tanpa mengurangi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Belanja modal perlu dioptimalkan dan belanja operasional dijalankan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan yang produktif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Yuke, pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Baca Juga: Capai Rp2,7 M, 9.077 Kemasasan Obat Ilegal Disita BBPOM Jakarta dan Polda Metro Jaya
Yuke pun menyebutkan efisiensi anggaran perlu dilakukan melalui integrasi program daerah dengan program nasional agar penggunaan APBD lebih efektif.
Berikut beberapa Imbauan proyek yang bisa jadi sorotan utama:
Sektor Infrastruktur
- Percepat pembangunan flyover Latumeten
- Penataan trotoar yang terintegrasi dengan jaringan transportasi umum.
- Penanganan banjir, melalui pembangunan dan pemeliharaan saluran air, pembuatan sodetan, serta percepatan pengadaan tanah di Kali Ciliwung dan area waduk penampung air.
- Memperkuat fasilitasi PTSL dan penataan tanah
- Pemerataan pembangunan rumah susun (rusun) di lima wilayah kota, dengan memperhatikan kualitas konstruksi dan pelayanan penghuni.
Selain itu beberapa waktu lalu sempat ramai lahan makam yang semakin berkurang di DKI Jakarta.
Baca Juga: Samsung Lebih Unggul? Perbandingan Spesifikasi Xiaomi 17 Pro vs Samsung Galaxy S25 Ultra!
“Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam, kami mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memperluas RTH makam dan menambah mobil jenazah,” jelas Yuke.
Selain itu penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta penguatan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH), termasuk optimalisasi TPST Bantargebang dan RDF Plant Rorotan agar pengelolaan sampah lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Walaupun dalam kondisi fiskal yang terbatas akibat pengurangan dari pemerintah pusat, namun program yang harus diberikan tetap yang berpengaruh kepada masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kami berharap seluruh perangkat daerah tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta,” tandas Yuke.***