AYOJAKARTA.COM -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, resmi meluncurkan Jakarta Film Commission di Jakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 26 Juni 2026.
Langkah ini diambil sebagai momentum untuk menegaskan posisi Jakarta sebagai studio besar bagi produksi film.
Rano Karno menjelaskan bahwa Jakarta Film Commission dibentuk untuk menciptakan ekosistem layanan satu pintu atau one stop service di bidang perfilman.
Saat ini, fokus utama lembaga tersebut adalah pada program "Filming in Jakarta".
"Jakarta adalah studio besar," tegas Rano Karno dalam acara peresmian tersebut.
Ia menambahkan bahwa pembentukan ekosistem ini akan dilakukan secara bertahap meliputi berbagai aspek industri film.
Guna mendukung kesuksesan program ini, Rano telah mengumpulkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat teknis hingga kewilayahan.
Ia menginstruksikan para wali kota hingga kepala dinas untuk membuka diri dan mengizinkan aset mereka digunakan untuk proses syuting.
Instruksi tegas ini diberikan agar kendala di masa lalu, seperti gagalnya proses syuting di MRT akibat tarif yang terlalu tinggi, tidak terulang kembali.
"Perintah saya jelas bahwa Jakarta adalah studio besar," katanya.
Insentif Pajak 50 Persen dan Kemudahan Perizinan
Tidak hanya sekadar fasilitas lokasi, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan kado spesial bagi para produser film.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menandatangani SK mengenai insentif pengembalian pajak tontonan sebesar 50 persen.
Nantinya, sebagian dari total pajak tontonan yang disetor pengusaha bioskop akan dikembalikan langsung kepada produser film.
"Mulai malam ini kita declare kepada produser, tarif pajak tontonan kalian akan kembali kepada kalian 50 persen," ujar Rano.
Selain itu, Jakarta Film Commission juga menyiapkan skema tarif pemanfaatan aset milik Pemprov DKI yang dipastikan tidak akan memberatkan pelaku industri.
Meskipun berada di bawah naungan BUMD Jakarta Experience Board (JXB), lembaga ini akan memfasilitasi seluruh proses perizinan di lingkup Pemprov DKI Jakarta guna mempermudah produksi film.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat branding Jakarta dan mendukung visi Jakarta menuju top kota global dunia, belajar dari kesuksesan kota-kota sinema lainnya di belahan dunia.***