AYOJAKARTA.COM – Dinamika politik menjelang Pilgub Jakarta kian memperkuat wacana munculnya calon tunggal atau kotak kosong.
Selain menguatnya dukungan Koalisi Perubahan ke KIM, indikasi munculnya calon tunggal dalam Pilgub Jakarta juga disebabkan keharusan melakukan koalisi.
Wacana munculnya calon tunggal dalam kontestasi Pilgub Jakarta, menurut PDIP merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi demokrasi.
Guna mengantisipasi calon tunggal dalam perhelatan Pilgub Jakarta, PDIP perlu mengajak partai lain menghimpun kekuatan.
Dengan adanya calon lain yang muncul sebagai kontestan, maka proses demokrasi tak akan mengalami mati suri.
Karenanya, Politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengajak agar proses pendidikan politik di Indonesia bisa terus berjalan.
“Desainnya harus ada calon lain, beban itu tidak bisa diberikan ke kami semua, maka harus ada kebesaran hati dari parpol lain,” ungkas Aryo Seno Bagaskoro dikutip ayojakarta.com dari YouTube tvOneNews, Rabu (14/8/2024).
Terkait upaya mencegah terjadinya calon tunggal di Pilgub Jakarta, PDIP juga mengutus kader senior untuk membangun kerjasama politik.
Baca Juga: PDIP Tantang PKS untuk Usung Ahok di Pilgub Jakarta 2024: Berani Nggak?
Meski relatif sukar dilakukan, PDIP optimis perhelatan Pilgub Jakarta dapat menjadi wadah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi.
Lebih lanjut Aryo mengatakan, Jakarta sebagai gravitasi politik nasional tak kekurangan calon pemimpin sehingga kotak kosong dapat tetap dihindari.
Sehubungan sikap optimisme yang hingga hari ini diyakini PDIP, Pangi Syarwi Chaniago selaku analis politik memberikan pandangan.
Menurut Pangi, sikap optimisme PDIP menghalau wacana kotak kosong dapat menjadi embrio munculnya kontestan lain.
Adanya indikasi keterpakuan atau kultus personalitas terhadap figur maupun kader partai politik bisa menjadi penghambat lahirnya gerakan melawan calon tunggal.
Sehingga salah satu upaya yang perlu ditempuh PDIP menurut Pangi adalah dengan memunculkan nama baru untuk menyegarkan suasana.
“Kalau terjadi deadlock, maka PDIP perlu memunculkan nama baru yang segar, nama itu tentu di luar Ahok atau Anies karena memang tidak dipaksakan,” jelas Pangi.
Selain wacana kotak kosong, Pangi juga melihat adanya persoalan lain yang menjadi akar Pilgub Jakarta dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Di samping persoalan figur calon yang tak bisa bergerak leluasa, persoalan adanya kartel politik juga masih menjadi permasalahan tersendiri.
Adanya perbedaan kesetaraan ruang gerak partai politik dalam kontestasi Pilgub serentak 2024, menurut Pangi menjadi kendala utama dalam mengaktualisasikan nilai demokrasi.
“Ada suara dari akar rumput dan ada suara elit. Nah yang sekarang disajikan ke publik itu adalah suara elit,” pungkas Pangi.***