AYOJAKARTA.COM – Kabar adanya kontrak politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Ganjar Pranowo yang sempat disampaikan oleh Ade Armando kini masih diperbincangkan.
Politisi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus membantah adanya kontrak politik PDIP dengan Ganjar Pranowo.
Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa kabar adanya kontrak politik antara PDIP dan Ganjar Pranowo merupakan fitnah.
“Ade Armando koar-koar katanya ada kontrak politik antara PDIP dengan Ganjar Pranowo sebagai capres, 100% hoax, 100% fitnah, dan itu sangat meremehkan, sangat menghina, dan betul-betul tidak bisa diterima,” kata Yevri, dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Rabu, 14 Juni 2023.
Baca Juga: Jokowi di Antara Ganjar dan Prabowo, Refly: Siapa yang akan Kena Prank?
Yevri Sitorus menjelaskan bahwa menyusun kabinet pemerintahan merupakan kekuasaan dari presiden yang terpilih.
Hal ini sesuai dengan undang-undang yang mengatur bahwa menteri adalah hak prerogatif presiden.
“Hak menyusun kabinet itu prerogatif presiden terpilih. Katakanlah kebijakan UU yang mengatur pembantu presiden di bidang presiden,” jelasnya.
Meskipun begitu, Yevri Sitorus menyebut bahwa partai juga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi kepada presiden.
Baca Juga: Soal Cawapres Ganjar Pranowo, PDIP Akan Deklarasikan di Bulan September
Hal ini karena presiden yang terpilih tentu akan mendapatkan dukungan dari parpol.
“Tetapi apakah parpol yang mengusung, yang mendukung, yang melahirkan capres itu punya hak untuk merekomendasikan? Yes, karena presiden manapun yang menang tentu ingin didukung oleh parpol perlu orang-orang yang cakap dan bisa berkomunikasi dengan DPR sebagai mitra pemerintah,” sebutnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Ade Armando membagikan cuitan di akun Twitter pribadinya mengenai isu kontrak politik PDIP dan Ganjar.
Dalam cuitannya, Ade Armando juga menuliskan agar PDIP bisa melakukan klarifikasi terkait isu tersebut.
Baca Juga: Soal AHY Dilirik PDIP untuk Jadi Cawapres Ganjar, Anies Baswedan Enggan Beri Tanggapan
Ade Armando juga berharap agar informasi yang ia dapatkan tersebut tidak benar.
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah,” tulis Ade Armando.***