AYOJAKARTA.COM — Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui bahwa dirinya cawe-cawe dalam Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa ternyata menuai kontroversi.
Pernyataan Jokowi tentang cawe-cawe dirasa multitafsir. Hal ini pun membuat bakal calon presiden Anies Baswedan merasa khawatir akan adanya penjegalan dan kriminalisasi.
Lantas apa sesungguhnya cawe-cawe Presiden Jokowi? Benarkah cawe-cawe presiden justru akan semakin mengganggu pesta demokrasi?
Pengamat politik, M. Tri Andika melihat bahwa cawe-cawe Jokowi selaku presiden Indonesia tidak perlu diucapkan karena merupakan problematis.
Baca Juga: Anies Baswedan - SBY Bertemu, Sinyal AHY Cawapres?
Menurutnya semakin diucapkan akan membuat semakin problematis yang bisa membuat resah masyarakat.
“Tanpa Pak Jokowi mengucapkan secara verbal ada cawe-cawe batin masyarakat atau batin pengamat politik atau batin politisi itu sudah mengkonfirmasi ada cawe-cawe gitu,” ujar Tri Andika, dikutip AyoJakarta.com melalui kanal YouTube tvOneNews, Jumat, 2 Juni 2023.
“Jadi sebenernya dengan diucapkan jadi semakin membuat polemik, problematis,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan bahwa dampak omongan Jokowi yang terang-terangan akan cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang meskipun dengan embel-embel untuk kebaikan tetap akan membuat masyarakat resah.
Apalagi bagi masyarakat yang selama ini menduga-duga adanya permainan di lingkaran istana dalam dinamika Pilpres.
Maka ketika Jokowi mengatakan akan ada cawe-cawe akan menunjukkan semakin terkonfirmasinya hal tersebut.
“Dampaknya resah masyarakat. Dampaknya masyarakat resah yang selama ini menduga-duga nih kayaknya lingkaran istana bermain dalam dinamika Pilpres,” kata Tri Andika.
“Ketika Pak Jokowi mengatakan ada cawe-cawe ya semakin terkonfirmasi, meskipun diiringi dengan kata demi bangsa dan negara, melanjutkan agenda-agenda yang baik,” lanjutnya.
Baca Juga: Momen Pertemuan Anies Baswedan dan SBY di Pacitan, Bahas AHY Bakal Dipinang jadi Cawapres?
Menurut pengamat politik ini, dirinya merasa kurang bisa menerima hal tersebut dan berharap nantinya jangan sampai Jokowi melakukan berbagai upaya demi memastikan agenda-agendanya tetap berlanjut.
Meskipun menurutnya tidak masalah, akan tetapi dalam konteks demokrasi elektoral harus tetap kembali pada prinsip dasar.
Dalam demokrasi elektoral dalam kontrak politik antara Presiden dengan rakyatnya dalam jangka waktu 5 tahun.
“Artinya ide dan visi Pak Jokowi itu hanya berlaku sampai 2024 gitu. Jadi jangan sampai juga semangat Pak Jokowi yang baik untuk memastikan agenda-agenda politik itu berlanjut,” ungkap Tri Andika.
“Kebijakan itu berlanjut, menyandera pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk tidak memiliki visi. Nah ini yang saya khawatirkan,” sambungnya.
Selain itu dirinya juga khawatir bahwa seharusnya pemimpin setelah Jokowi bisa mengembangkan kreativitasnya namun akan tersandera.
Tidak lain karena ulah Jokowi yang terlalu eksesif memastikan program yang telah dibangun selama ini harus berlanjut semuanya, kata dia.***