JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Rencana pemerintah memangkas jabatan eselon dalam struktrur birokrasi mendapat dukungan.
"Belum secara khusus (pendapat Ombudsman), tetapi saya setuju dengan prinsip itu karena yang sekarang kan struktur (jabatan) menyedot anggaran," kata anggota Ombudsman, Laode Ida di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, tak perlu banyak pejabat dalam bentuk struktural, yang terpenting dalam pemerintahan adalah fungsi sebagai aparatur negara.
"Jadi strukturnya administrasi saja dan tidak boleh banyak, yang boleh banyak itu adalah fungsional, untuk menjalani fungsi sebagai pelayan publik," kata dia.
Selama ini jabatan eselon tersebut menurut Laode, dibuat lebih kepada mengakomodasi kepentingan orang tertentu agar mendapatkan jabatan.
"Dan dapat uang dari sana, itu nggak boleh lagi sebetulnya, itu prinsip reformasi birokrasi paling fundamental. Sekali lagi, mengurangi struktur dan memperbanyak fungsi adalah salah satu substansi reformasi birokrasi," ucapnya.
Presiden Joko Widodo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta pada Minggu (20/10/2019) lalu, menyatakan akan memangkas birokrasi dengan cara menyederhanakan eselonisasi menjadi hanya dua level.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Presiden Jokowi saat berpidato.