AYOJAKARTA.COM - Korupsi sering dianggap sebagai penyakit kronis yang mustahil diobati. Apalagi jika rezim otoriter terlihat begitu solid, elit politik kompak, dan rakyat terpaksa pasrah. Namun, sejarah membuktikan bahwa perubahan tetap mungkin terjadi.
Dilansir dari akun Instagram @ngomonginuang, Filipina dan Korea Selatan adalah dua contoh negara yang berhasil keluar dari cengkeraman rezim korup menuju sistem yang lebih demokratis.
Filipina 1965–1986: Jatuhnya Marcos Lewat People Power
Ferdinand Marcos membangun rezim otoriter penuh korupsi selama lebih dari dua dekade. Keluarga dan kroni menguasai ekonomi, sementara militer dan polisi menjaga kekuasaan dengan represif.
Baca Juga: Nambah Lagi Kementerian? Prabowo Disebut akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh
Situasi berubah drastis ketika oposisi populer, Benigno Aquino Jr, dibunuh pada 1983. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat di tengah krisis ekonomi yang semakin parah.
Kelas menengah ikut turun ke jalan, dan pada akhirnya sebagian elit rezim, termasuk Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Jenderal Fidel Ramos, memilih membelot.
Retaknya barisan kekuasaan membuka jalan bagi Revolusi People Power 1986 yang menggulingkan Marcos. Meski Filipina masih menghadapi tantangan, demokrasi berhasil tumbuh kembali, pers menjadi lebih bebas, dan rakyat punya ruang untuk bersuara.
Korea Selatan 1948–1988: Dari Rezim Militer ke Demokrasi
Korea Selatan kini dikenal sebagai negara maju, tetapi dulu negara ini dikuasai rezim militer yang sarat korupsi.
Hubungan erat antara jenderal, birokrat, dan konglomerat chaebol menciptakan sistem patronase yang menutup ruang rakyat.
Awal 1987 menjadi titik balik. Kematian mahasiswa Park Jong Chul akibat penyiksaan polisi dan Lee Han Yeol karena gas air mata memicu protes nasional. Mahasiswa, serikat buruh, gereja, dan kelas menengah bersatu menuntut demokrasi.
Di tengah tekanan rakyat, elit politik terpecah. Chun Doo Hwan akhirnya mengizinkan reformasi lewat June 29 Declaration, yang membuka jalan bagi pemilu langsung.
Hasilnya, dua mantan presiden yakni Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo berhasil diadili atas kasus korupsi. Kini Korea Selatan menjadi salah satu demokrasi paling stabil sekaligus pusat inovasi global.
Baca Juga: Komitmen pada SDM Unggul, Taspen Kembali Moncer di Human Capital Awards
Pelajaran dari Sejarah
Kedua kasus ini menunjukkan bahwa rezim korup sekalipun bisa runtuh ketika terjadi kombinasi tekanan rakyat, krisis ekonomi, dan retaknya dukungan elit.
Reformasi bukan proses instan, tetapi sejarah Filipina dan Korea Selatan memberi harapan bahwa perubahan tetap mungkin terjadi, bahkan dari situasi yang tampak tanpa jalan keluar.***