AYOJAKARTA.COM -- Bengkaknya jumlah Menteri dan Wakil Menteri yang akan mendampingi langkah kepemimpinan Prabowo Subianto, menuai beragam sorotan.
Selain dianggap Kabinet Instruksi Jokowi, bengkaknya jumlah menteri era Prabowo Subianto juga disebut sebagai Kabinet Kemenangan Elektoral.
Kedua anggapan tersebut muncul karena adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih sehari sebelumnya di Solo.
Sejumlah nama menteri yang juga turut mewarnai era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ditengarai sebagai bentuk slogan Keberlanjutan saat Pilpres Februari lalu.
Terpilihnya kembali sejumlah nama menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, ditengarai bentuk endorsement politik dari Presiden Jokowi yang dalam hitungan hari purna bakti.
Sejumlah tokoh yang turut memenangkan Prabowo saat Pilpres serta tokoh politik, juga tidak lepas dari pemanggilan ke Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Terlepas dari julukan terhadap kabinet di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kuantitas menteri yang banyak tentu berdampak pada jumlah anggaran negara.
Pandangan terkait julukan di kabinet Prabowo Subianto tersebut, merupakan pernyataan yang disampaikan Hendri Satrio selaku Pengamat Politik.
Hensat juga menilai, pembengkakan kabinet bisa jadi merupakan bentuk pernyataan loyalitas Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Terkait dengan prinsip Keberlanjutan yang diusung oleh saat Pilpres, Hensat menilai antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto tidak sepenuhnya sinkron.
Lebih mengacu pada faktor infrastruktur untuk peningkatan akses ekonomi, Hensat menilai Prabowo justru lebih kepada aspek Pertahanan dan Keamanan Domestik.
Terlebih karena Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden saat kondisi geopolitik sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
Perbedaan gagasan Keberlanjutan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, memungkinkan terbentuknya ruang kompromi dalam sejumlah aspek.
Mengacu kepada situasi dunia saat ini, Hensat berharap agar Prabowo merupakan figur yang dapat membawa Indonesia ke tingkat lebih terhormat.
Untuk memastikan kelancaran peran tersebut, Hensat menilai Prabowo memerlukan sejumlah variabel yang menyangkut perekonomian, dukungan politik serta kompromi.
Bukan tidak mungkin usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selesai dilangsungkan, Prabowo akan melakukan manuver dan melakukan penyesuaian.
Meski reshuffle merupakan hak khusus Presiden, Hensat berpesan agar Prabowo Subianto selaku pengganti Jokowi tidak berencana melakukan rapat kabinet di pagi hari.
“Kalau rapat kabinet pagi-pagi dan semua Menteri dan Wakil Menteri harus kumpul, Jakarta bisa macet,” seloroh Hensat.***