AYOJAKARTA.COM – Wacana pemecatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres yang diusulkan Forum Purnawirawan TNI, banyak mendapat respon dari berbagai kalangan.
Selain ditanggapi presiden melalui Wiranto selaku penasehat, wacana pemecatan Gibran dari jabatan Wapres juga datang dari kalangan akademisi dan purnawirawan.
Bertolak belakang dengan usulan Forum Purnawirawan TNI, Persatuan Purnawirawan sesuai matra TNI justru menolak pemecatan Gibran dari jabatan Wapres.
Dalam pernyataan resminya, Persatuan Purnawirawan baik dari matra AL, AD dan AU; memastikan siap memberikan dukungan politik terhadap duet Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Prabowo akan Bertemu Forum Purnawirawan TNI, Siap Bahas Wacana Pemakzulan Gibran?
Di samping menyatakan dukungan penuh, Persatuan Purnawirawan juga secara tekstual menegaskan sejumlah hal terkait legitimasi organisasi purnawirawan TNI-Polri.
Organisasi purnawirawan resmi yang saat ini dimiliki oleh masing-masing matra TNI adalah Persatuan Purnawirawan, bukan Forum Purnawirawan.
Sehingga pernyataan terkait wacana pemakzulan Gibran sebagai Wapres yang sempat disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, tidak secara implisit mewakili instansi.
Melalui pernyataannya, Persatuan Purnawirawan juga menegaskan bahwa soliditas antara TNI dan Polri merupakan jaminan persatuan bangsa, sehingga wajib dibela.
Sehubungan dengan adanya respon yang muncul dari Persatuan Purnawirawan, Pengamat Politik Adi Prayitno memberikan tanggapan.
Menurut Adi, indikasi adanya perbedaan pandangan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan dan Persatuan Purnawirawan merupakan hal lazim dalam demokrasi.
Meski usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan cenderung lebih bersikap kritis, hal tersebut tidak lain karena dilatarbelakangi oleh rasa nasionalisme.
Selain harapan agar Gibran Rakabuming dipecat karena dinilai inkonstitusional, memastikan Presiden Prabowo terbebas dari bayangan Joko Widodo juga perlu diapresiasi.
Munculnya narasi bahwa Persatuan Purnawirawan merupakan kelompok tandingan dari Forum Purnawirawan, menurut Adi tidak lepas dari sikap awam sejumlah kalangan.
Alasan lain yang membuat narasi pertandingan semakin digemborkan, menurut Adi tercipta karena diksi-diksi sejumlah media.
“Dalam iklim demokrasi tentu tidak ada sikap politik yang diseragamkan, apalagi variasi masyarakat cukup banyak, sehingga ada yang pro dan kontra,” jelasnya.
Selain Adi Prayitno, pendapat terkait wacana pemakzulan Gibran sebagai Wapres yang disikapi berbeda oleh Persatuan Purnawirawan juga datang dari AM Hendropriyono.
Menurut Mantan Kepala BIN dan kini tercatat sebagai guru besar STIN tersebut, akar persoalan wacana pemecatan Gibran datang karena ada yang ingin mencari keuntungan.
Di samping terlihat dari indikasi adanya kerja-kerja propaganda melalui rekaman usang, juga karena mendapat reaksi berlebihan dari berbagai kalangan.
Karena itu, Hendropriyono berharap agar seluruh rakyat Indonesia lebih terfokus kepada tujuan pembangunan nasional.***