AYOJAKARTA.COM – Salah satu gagasan besar yang dibawa Joko Widodo saat menjabat Walikota Solo adalah penggunaan mobil Esemka sebagai cikal-bakal mobil nasional.
Berbekal sejumlah visual mobil Esemka yang sempat terpublikasi, masyarakat dengan penuh antusias menyatakan keinginan untuk mendukung harapan Joko Widodo.
PT Solo Manufaktur Kreasi atau Esemka yang ditawarkan Joko Widodo, sebelumnya digadang-gadang akan menjadi kendaraan unggul dalam desain dan spesifikasi.
Namun usai dua periode kepemimpinan sebagai Presiden, gagasan Joko Widodo terkait mobil Esemka justru dinilai sebagai bagian dari strategi mendulang suara.
Buntut dari adanya anggapan tersebut, sejumlah warga Solo yang sempat memesan mobil Esemka kemudian melakukan gugatan hukum terhadap Joko Widodo.
Melalui Sigit Sudibyanto selaku kuasa hukum, pihak Penggugat mengaku sangat kecewa lantaran harapannya untuk memiliki mobil Esemka tidak sedikitpun menjelma nyata.
Joko Widodo, menurut kuasa hukum pihak Penggugat sudah melakukan tindakan kurang menyenangkan karena sudah menimbulkan korban PHP.
Terkait dengan adanya anggapan yang menyebut Joko Widodo telah menebarkan PHP, Andi Azwan selaku Waketum Jokowi Mania menganggapnya sebagai suatu kelucuan.
“Kalau saat itu Pak Jokowi mempromosikan, itu memang harus karena itu adalah produk dalam negeri, kalau tidak tercapai itu karena ada proses,” ungkapnya.
Sebagaimana dengan Timor yang juga sempat digadang akan menjadi mobnas, hal serupa menurut Andi juga tidak jauh berbeda.
Karena itu Andi menilai, gugatan dari para calon pembeli mobil Esemka yang belum melakukan transaksi apapun sebagai hal ironi dan merupakan bentuk intervensi politik.
Baca Juga: Jadi Masalah Serius di Negara Inggris, Indonesia Juga Harus Tahu Bahaya Kertas Struk
“Saya rasa ini adalah salah satu hal yang lucu yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, jadi sasaran tembaknya ya Pak Jokowi dan keluarganya,” kata Andi.
Sehubungan dengan adanya anggapan yang menyebut gugatan korban PHP mobil Esemka bernuansa politik, Adi Prayitno memberikan tanggapan.
Pengamat asal Parameter Politik Indonesia ini menilai gugatan terhadap Presiden Ketujuh Indonesia bukan baru pertama kali terjadi.
Selain mobil Esemka yang saat ini menyita media, Joko Widodo belum lama juga digugat atas dugaan keterlibatan dalam Program Strategis Nasional PIK-2, IKN, dan Ijazah Palsu.
Dengan latar belakang politisi, berbagai bentuk gugatan terhadap Joko Widodo yang diajukan sejumlah kalangan menurut Adi sulit untuk dipisahkan dengan persoalan politik.
Adanya rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden, menurut Adi menjadi salah satu latar belakang munculnya berbagai gugatan.
“Wajar jika gugatan yang ditujukan ke Pak Jokowi oleh para pendukungnya akan dikaitkan dengan persoalan politik,” jelas Adi.