AYOJAKARTA.COM - Pasca libur Lebaran, fenomena mudik balik yang disertai dengan membawa sanak keluarga untuk merantau telah menjadi hal yang umum terjadi di Indonesia.
Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan tidak melarang warga dari luar daerah yang ingin merantau ke tanah Pasundan untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
Menurut penjelasan Gubernur, fenomena migrasi penduduk ke kawasan industri setelah periode Lebaran merupakan kejadian yang terjadi setiap tahun dan tidak mungkin dihalangi karena hal tersebut merupakan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia.
"Kita enggak bisa menghalangi orang untuk datang ke Jawa Barat karena itu hak. Karena ini Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Dedi dengan jelas.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa Jawa Barat memang menjadi daya tarik utama bagi para pencari kerja dari berbagai daerah karena keberadaan sentra-sentra industri yang banyak dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
"Yang datang ke Jawa Barat begini kan di mana-mana ya tumbuhnya pasti seperti itu. Kalau setiap ada kawasan industri pasti orang datang untuk ke kawasan industri untuk bekerja. Kalau setiap ada pertumbuhan ekonomi orang pasti datang untuk ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Karena Jawa Barat kan sentra-sentra industri dan sentra pertumbuhan. Artinya dari mana pun ya pasti datang ke sini," jelasnya dengan rinci.
Baca Juga: Viral Dijuluki 'Bupati Jepang', Lucky Hakim Akui Salah Paham Soal Izin Perjalanan Luar Negeri
Meski tidak menerapkan kebijakan larangan, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya proteksi dan perhatian khusus terhadap tenaga kerja lokal melalui peningkatan kualitas dan daya saing di tengah derasnya arus migrasi penduduk ke Jawa Barat.
Ia menilai bahwa peningkatan kualitas SDM lokal merupakan prioritas dan kunci penting agar warga asli Jawa Barat tidak tersingkir atau kalah dalam kompetisi tenaga kerja yang semakin ketat dengan pendatang dari luar daerah.
"Yang harus kita lakukan adalah hari ini adalah anak-anak Jawa Barat itu diprotektif dengan meningkatkan antibodi kemampuannya profesionalismenya," tutur Dedi dengan penuh keyakinan.
Strategi konkret yang diusulkan Gubernur adalah perbaikan menyeluruh pada sistem rekrutmen tenaga kerja di provinsi tersebut, terutama fokus pada pengembangan dan implementasi sistem rekrutmen berbasis online yang efektif dan transparan.
"Caranya bagaimana ya caranya tadi caranya adalah perbaiki sistem rekrutmen tenaga kerja di Jawa Barat. Sistem rekrutmen online-nya harus dibangun. Anak-anak Jawa Barat harus mampu bersaing dengan tenaga kerja yang dari luar Jawa Barat di Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.
Melalui sistem ini, diharapkan tenaga kerja lokal dapat memperoleh kesempatan yang lebih adil dan setara dalam proses rekrutmen di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, di tingkat pemerintahan kota, Walikota Bandung Farhan mengambil pendekatan yang sedikit berbeda dengan menerapkan kebijakan pembatasan melalui operasi yustisi terhadap para pendatang baru pasca libur Lebaran.
Berbeda dengan sikap Gubernur yang lebih terbuka, Farhan lebih memilih untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jumlah pendatang di kota yang dipimpinnya.
Meski demikian, Farhan memperkirakan bahwa jumlah perantau yang akan datang ke Kota Bandung tidak akan signifikan, dengan prediksi tidak lebih dari 5.000 orang.
"Warga barunya kita perkirakan enggak akan sampai 5.000 orang ya. Tapi ya tetap kita lakukan antisipasi di Cicahem terutama. Kita minta untuk para pendatang mendaftarkan diri," kata Farhan dalam pernyataannya.
Baca Juga: Masih Belum ke Jakarta? Pemkot Kediri Gelar Balik Mudik Gratis untuk 200 Orang
Meskipun jumlahnya diprediksi tidak terlalu banyak, pemerintah kota tetap mengambil langkah-langkah antisipatif dengan melakukan operasi pemeriksaan, terutama di daerah Cicahem yang dikenal sebagai salah satu pintu masuk utama bagi para pendatang ke Kota Bandung.
Sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi pendatang baru, pemerintah kota juga memberlakukan kewajiban bagi para perantau untuk melakukan pendaftaran diri secara formal kepada pihak berwenang setempat.