AYOJAKARTA.COM – Salah satu partai dari Koalisi Perubahan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sikap setuju jika Ibu Kota pindah ke Kalimantan.
Adapun sikap tidak setujunya tersebut diungkapkan kepada capres dari pengusung Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan.
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadwalkan akan selesai dalam tahun 2024 mendatang, dan yang berarti proyek ini akan selesai. Namun sikap tidak setujunya Ibu Kota negara pindah ke Kalimantan diungkapkan kembali oleh salah satu partai politik tersebut.
Terkait hal ini, calon presiden (capres) Anies Baswedan tidak menegaskan akan mengakomodir gagasan dari PKS tersebut.
Baca Juga: Tak akan Lanjutkan Program Food Estate, Anies Baswedan Bakal Buat Hal Lain Jika Menang Pilpres 2024
Namun Anies Baswedan hanya menyebutkan kalau yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan.
Pemerataan pertumbuhan seharusnya dilakukan melalui pembangunan di berbagai wilayah saja, tidak hanya satu wilayah.
"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ucap Anies Baswedan, dikutip AyoJakarta.com melalui laman Suara.com.
Selain itu, Anies Baswedan juga mengungkapkan agar jangan sampai terjadi ketimpangan hanya karena pertumbuhan yang tidak merata.
Baca Juga: Timnas AMIN Petakan Daerah Lumbung Suara, Disebut Ada 7 Wilayah Potensial Pemilih Anies Baswedan
Itulah yang menjadi visi capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan, yang mana akan menyusun program untuk dapat mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Anies Baswedan, alokasi anggaran yang dilakukan masa Presiden Joko Widodo hanya satu tempat, sedangkan dirinya berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat.
Di samping itu, PKS menolak pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN yang saat ini sedang dibangun di Kalimantan.
Sehingga Presiden PKS, Ahmad Syaikhu meminta pihaknya untuk tetap mempertahankan status Ibu Kota di Jakarta jika pihaknya menang nantinya.
Baca Juga: Anies Baswedan akan Ganti Food Estate dengan Contract Farming, Apa Alasannya?
Namun, walaupun saat ini pembangun di IKN sedang berlangsung, Ahmad Syaikhu memastikan hal tersebut tidak akan diberhentikan.
Hanya saja, setelah proyek tersebut selesai, maka akan dialihkan fungsinya, di mana statusnya bukan sebagai ibu kota melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.***