AYOJAKARTA.COM -- Pada hari ke 122 pemerintahannya, Presiden Prabowo melakukan pergantian jabatan Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro ke Brian Yuliarto.
Pelantikan terhadap Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro, kini mendapat banyak sorotan.
Selain dianggap karena terlalu kontroversial, pergantian Satryo Soemantri Brodjonegoro oleh Brian Yuliarto juga disebut-sebut karena ketidak patuhan.
Pasalnya saat menggelar pertemuan dengan DPR, Mendikti Saintek Satryo Soemantri juga menyoal kemungkinan terjadinya kenaikan UKT sebagai akibat dari program efisiensi.
Buntut dari pernyataan tersebut, sontak menyulut murka ribuan mahasiswa yang kemudian menggelar aksi protes di berbagai daerah.
Selain berdampak UKT dan KIP Kuliah, Satryo Soemantri juga sempat didemo oleh ratusan pegawai di kementerian yang dipimpinnya.
Sebelumnya, saat menghadiri HUT NU Presiden Prabowo sempat menyinggung adanya sejumlah pihak yang kurang sejalan alias ndableg.
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut sempat ditafsirkan berbagai kalangan sebagai sinyal akan terjadinya perombakan atau reshuffle di kabinet Merah-Putih.
“Siapa yang bandel, siapa yang ndableg, dan tidak mau ikut dengan aliran besar ini, akan saya tindak,” tegas Presiden Prabowo pada 5 Februari lalu.
Saat memberikan pidato di acara Muslimat NU di Surabaya pada 10 Februari lalu, Presiden juga sempat menyinggung adanya Raja Kecil di kabinetnya.
Raja Kecil tersebut, menurut Presiden selain merasa kebal hukum juga bersikap melawan kebijakannya yang ingin melakukan efisiensi anggaran.
Sehubungan dengan adanya pergantian terbatas di kabinet Merah-Putih, Ujang Komarudin selaku Staf Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan memberi tanggapan.
Menurut Ujang, selama hampir empat bulan Presiden sudah melakukan berbagai upaya pertimbangan kepada seluruh jajaran di kabinetnya.
Menjadi bagian dari kabinet Merah-Putih, menurut Ujang setiap menteri harus siap untuk dievaluasi oleh Presiden.
Meski pergantian merupakan hak prerogatif, Ujang memastikan hal tersebut sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Presiden.
“Ini harus siap dievaluasi, jadi kapanpun Bapak Presiden mengevaluasi harus siap, jadi dicopot kapanpun itu sudah menjadi kewenangan Presiden,” jelas Ujang.
Pergantian secara terbatas di kabinet, Ujang menambahkan merupakan bentuk penyesuaian untuk melakukan sinergi dari masing-masing kementerian.
Untuk memastikan setiap program bisa berjalan, menteri-menteri yang dinilai kurang optimal dalam menampilkan peran akan digantikan oleh Presiden.
Karena itu Ujang mengimani bahwa setiap keputusan yang sudah ditetapkan Presiden, bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dari para jajarannya.
“Itu adalah bagian untuk memperbaiki kinerja di Kemendikti Saintek yang menjadi perhatian mahasiswa dan publik,” pungkasnya.***