AYOJAKARTA.COM - Besok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Provinsi Lampung untuk meninjau langsung jalan rusak yang viral di media sosial.
Salah satu jalan yang akan dilihat langsung oleh Jokowi nantinya adalah jalan rusak di Rumbia, Lampung Tengah pada Rabu (3/5).
Sebelumnya, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Forkopimda Lampung telah mengecek kondisi jalan tersebut pada Senin (1/5) untuk memastikan persiapan kunjungan Presiden.
Dalam kesempatan itu, Arinal Djunaidi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki jalan rusak tersebut.
"Jalan di Rumbia ini sendiri sudah masuk dalam prioritas pembangunan salah satu ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Ruas Simpang Randu - Seputih Surabaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2023 ini. Pembangunan ruas tersebut akan berkesinambungan melalui APBD dan APBN," kata Arinal dikutip AyoJakarta.com dari Instagram unikinfo.id pada (02/5/2023).
Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pembangunan ruas jalan yang viral di media sosial Instagram beberapa waktu lalu akan melalui struktur perkerasan jalan, baik flexible pavement maupun rigid pavement yang disesuaikan oleh kebutuhan di lapangan dan saat ini sedang dalam tahap rekonstruksi jalan.
"Tahun ini Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan pembangunan di beberapa ruas jalan. Yakni Ruas Kota Gajah - Simpang Randu, Ruas Simpang Randu - Seputih Surabaya dan Ruas Seputih Surabaya - Sadewa," jelasnya.
Selain untuk kelancaran sarana transportasi, pembangunan jalan tersebut juga memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Belakangan ini jalan di lampung menjadin sorota publik atas protesnya selebgram Bima Tiktokers yang menjadi viral.
Baca Juga: Penembakan di Kantor MUI Terkait dengan Kontroversi Ponpes Al Zaytun? Begini Kata Ketua FUUI
Tinjauan Presiden tersebut menjadi salah satu bentuk kewajiban dan perhatian pemerintah atas isu yang menjadi sorotan publik.***