AYOJAKARTA.COM — Di tengah komitmen Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, tantangan besar datang dari "raja kecil".
Sebelumnya, istilah "raja kecil" muncul pertama kali saat Presiden Prabowo memberikan sambutan dalam Kongres XVIII Muslimat NU.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut "raja kecil" dengan berbagai cara melawan serta ingin meneruskan tradisi lawas yang kurang berpihak kepada rakyat.
“Ada yang merasa sudah kebal hukum, sudah menjadi Raja Kecil, saya mau menghemat uang, uang itu untuk memberi makan rakyat,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube METRO TV pada Kamis, 13 Februari 2025.
Selain berencana mengalokasikan anggaran untuk memenuhi program makan bergizi gratis, efisiensi juga untuk memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan.
Salah satu terobosan yang dipinta Presiden Prabowo sebagai langkah nyata efisiensi adalah dengan mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri.
Lebih lanjut dalam pidatonya Presiden juga menegaskan agar "raja kecil" menyudahi perlawanan, karena ia mendapat dukungan dari kalangan emak-emak.
“Ada yang bandel, ndableg, nggak usah keluar negeri kalau perlu lima tahun, apalagi hanya jalan-jalan, apa itu diskusi, studi banding,” tegasnya.
Berbagai bentuk pemborosan anggaran negara, menurut Presiden Prabowo harus segera disudahi karena ancaman dan persoalan kemiskinan menanti untuk segera diselesaikan.
Sehubungan dengan pernyataan Presiden Prabowo terkait efisiensi, pengamat politik Adi Prayitno memberikan tanggapan.
Menurut Adi, berbagai kebijakan yang selama 100 hari kepemimpinan sudah dilakukan Presiden Prabowo lebih cenderung berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pemberian diskon listrik, penghapusan hutang bagi UMKM, hingga penurunan biaya haji merupakan fenomena menyangkut kebijakan yang dapat dijadikan sebagai indikasi.
Penyaluran dana bansos yang mencapai ratusan triliun rupiah di periode sebelumnya, menurut Adi masih relatif kurang tepat sasaran.
Penggunaan anggaran negara untuk bansos di periode sebelumnya, menurut Adi lebih cenderung bermuatan kepada persoalan politik dibandingkan menemukan solusi.
Sehingga keinginan Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran, memang perlu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
“APBN kita memang sedang tidak baik-baik saja, dan itu dampak dari pemerintahan sebelumnya, infrastruktur dan bansos yang jor-joran,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube METRO TV pada Kamis, 13 Februari 2025.
Mengacu pada pidato yang disampaikan Presiden, Adi melihat langkah-langkah efisiensi dilakukan lebih condong kepada kebijakan lawas.
Pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pembangunan IKN dan sejumlah infrastruktur, menurut Adi mengisyaratkan adanya keinginan melakukan transformasi.
Muatan pidato politik yang disampaikan Presiden Prabowo, menurut Adi memiliki pesan tersendiri untuk diterima langsung oleh masyarakat.
“Sejak awal Prabowo itu ingin menunjukan dirinya pemimpin populis, makanya beliau bilang untuk apa diskusi kalau lainnya lapar,” pungkas Adi.***