Data dari 2007, 964 PNS Kemenkeu Diduga Memiliki Harta Tak Wajar Diungkap Sri Mulyani

AYOJAKARTA.COM - Kini Kementerian Keuangan atau Kemenkeu tengah disorot dari berbagai sisi, termasuk PNS yang bekerja di sana.

Hal ini disebabkan beberapa PNS dari Kemenkeu diperiksa KPK karena dinilai memiliki harta yang tak wajar.

Akhirnya Sri Mulyani, Menkeu nampak angkat bicara soal sejumlah PNS yang ada di bawah instansi Kemenkeu.

Baca Juga: Terjerat Kasus Korupsi, Inilah Deretan Harta Rektor Universitas Udayana yang Kekayaannya Capai Rp6,1 M

Sri Mulyani mengusut isu dalam Kemenkeu yang tengah jadi bola panas.

Sejumlah PNS dari Kemenkeu diidentifikasi memiliki harta tak wajar.

Hal ini bermula dari PNS Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo yang hartanya dinilai tak wajar.

Baca Juga: Wawancara Richard Eliezer Dinilai Tak Mengandung Nilai Esensi, Irma Hutabarat Nilai Hal Ini

Harta kekayaan Rafael Alun memiliki sejumlah barang mewah dan harta.

Kekayaan yang tak wajar ini menjadi sorotan dari Sri Mulyani dan membuat Kemenkeu terkait hal ini.

Diungkapkan Sri Mulyani jika ada nyaris seribu PNS Kemenkeu terlibat transaksi yang janggal.

Baca Juga: Tanggap Bencana Erupsi Gunung Merapi, BRI Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak

Ada 964 PNS Kemenkeu yang disebut memiliki harta yang tak wajar.

Temuan nyaris seribu PNS Kemenkeu ini adanya kerja sama dengan PPATK.

Sepanjang tahun 2007 hingga 2023 ini Kemenkeu sudah menyurati PPATK hingga 266 surat terkait pengaduan transaksi yang janggal ini.

Baca Juga: Tanggap Bencana Erupsi Gunung Merapi, BRI Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak

"Ada 964 pegawai yang diidentifikasikan, ini dari 2007-2023," ucap Sri Mulyani dikutip AyoJakarta.co, dari YouTube KompasTV pada Selasa (14/3/2023).

"Kalau kita bilang harapannya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kemenkeu itu pernah mencapai 80 ribu dan sekarang 74 ribu," tambahnya.

Angka ini dinilai mengejutkan karena ASN Kemenkeu berjumlah 74 ribu.

Baca Juga: Tertarik Mendirikan Bank Sampah? Berikut Aturan yang Telah Ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup

Muncul juga transaksi janggal dari pejabat hingga senilai Rp300 triliun.

Sri Mulyani sempat mengaku tidak mengetahui terkait kasus ini.

Sehingga ia akan meminta detail pada Mahfud MD Menkopolhukam dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.***