AYOJAKARTA.COM---Buntut kasus penganiayaan oleh anak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapati 69 pegawainya memiliki harta kekayaan yang asal-usulnya belum jelas.
Sehingga Sri Mulyani mengkategorikan 69 karyawan tersebut sebagai resiko tinggi agar kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam hal ini, Sri Mulyani akan menindak tegas para pelaku korupsi agar institusinya lebih konsisten terhadap apa yang sudah menjadi tugas mereka.
"Irjen wakil Menteri keuangan sudah menyampaikan ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang kita kategorikan sebagai resiko tinggi," ungkap Sri Mulyani dikutip Ayojakarta.com pada kanal YouTube METROTV.
Baca Juga: Bikin Geleng-geleng! KPK Temukan 134 Pegawai Ditjen Pajak Miliki Saham di 280 Perusahaan, Berisiko?
Menanggapi kasus yang menyeret nama baik institusi Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menegaskan agar pihaknya berkomitmen melawan praktik korupsi.
Ia juga meminta kepada seluruh pegawainya agar konsisten mengerjakan tugas yang seharusnya seperti melakukan edukasi pajak, dan lain-lain.
"Saya rasa itu observasi dan ekspresi yang fair, ya berarti menunjukkan bahwa kita institusi direktorat jenderal pajak, harus memiliki konsistensi terhadap apa yang menjadi tugas mereka," ungkap Sri Mulyani dikutip melalui kanal YouTube KOMPAS TV.
"Mereka di satu sisi, mereka yang baik yang harus mengerjakan pekerjaannya seperti melakukan edukasi pajak, meminta influencer untuk menyampaikan bahwa pajak itu bukan membayar ke pejabatnya tapi adalah untuk negara," sambungnya.
Kepada 69 pegawai yang termasuk dalam resiko tinggi, Sri Mulyani menyebut 68 diantaranya sedang dilakukan investigasi lebih lanjut.
Sri Mulyani yakin tidak semua pegawai terbukti bersalah, dan melakukan korupsi yang menyebabkan ketidakwajaran harta kekayaan mereka.
"Jadi kesalahan dari satu, dua, kemarin diumumkan oleh Pak Wamen dan Pak Irjen saya, 68 gak sekarang under investigasi, enggak selalu mungkin terbukti salah," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengupayakan agar kepercayaan publik tidak dikhianati oleh oknum-oknum pejabat yang melanggar tersebut.
"Tapi saya mengatakan bahwa mereka sistem bekerja, dan jangan sampai kejadian satu orang atau dua orang, media sosial itu menghakimi mereka yang harus melakukan pekerjaan dan sudah melakukan pekerjaan itu dengan baik," ujar Sri Mulyani.
"Inikan dalam situasi yang seperti ini, yang sangat rumit, sangat delikit, sangat sensitif, adalah bagaimana kami sebagai kementrian atau institusi mengamankan dan menempatkan mereka-mereka yang sudah bekerja dengan baik, dan diberi kepercayaan, bahkan juga respect vs mereka yang mengkhianati," pungkasnya.