Dalam polemik anggaran siluman Rancangan APBD DKI Jakarta, anggota DPRD menyalahkan temannya sesama anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI seperti LSM.
Saya katakan cara atau tindakan anggota DPRD Fraksi PSI sudah tepat dan cerdas. Membuka dan membahas semua indikasi korupsi dalam pembahasan RAPBD Jakarta 2020 ke ranah publik agar terjadi kontrol publik. Kok sikap kritis membuka rencana korupsi yang biasa disuarakan oleh LSM dianggap sebagai sesuatu yang buruk.
Ya sikap kritis dianggap buruk karena yang tidak menyukai sikap kritis itu adalah korup.
Berarti anggota DPRD Fraksi PSI bertindak seperti LSM yang bersuara kritis dari ranah publik agar tidak terjadi korupsi oleh pihak yang ingin menjadikan aset publik menjadi aset pribadi.
Sementara anggota DPRD Jakarta lainnya menyalahkan pilihan anggota DPRD Fraksi PSI adalah anggota DPRD yang korup dengan berupaya melindungi anggaran yang mau dikorupnya.
Jika urusan publik, uang publik dijadikan urusan privat karena ingin menjadikan uang publik sebagai uang pribadi itu sebuah kejahatan korupsi.
Dalam urusan pembahasan RAPBD Jakarta 2020 yang merupakan urusan publik serta uang publik yang sudah dibawa ke ranah publik oleh anggota DPRD Fraksi PSI sudah tepat dan cerdas sebagai wakil rakyat, publik Jakarta. Tetapi anggota DPRD Jakarta yang lainnya justru ingin menarik kembali pembahasan urusan uang publik tersebut ke ranah privat internal DPRD Jakarta.
Padahal tindakan membuat urusan publik menjadi urusan privat adalah berindikasi penyelewengan atau perilaku korup. Tindakan menjadikan uang publik jadi uang pribadi adalah tindakan korupsi.
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan pengamat kebijakan publik.