AYOJAKARTA.COM - Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beri tanggapan atas penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Mengenai hal ini, Jokowi menegaskan bahwa dirinya kini telah purnatugas dan tidak lagi memiliki jabatan di pemerintahan.
“He he he.. sudah purnatugas, pensiunan,” ujar Jokowi dengan santai sebagaimana dikutip dari Youtube Kompas TV, Kamis (26/12/2024).
Jokowi juga menyampaikan pandangannya bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto adalah bagian dari proses hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.
Baca Juga: Usai Hasto Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Rumah Megawati Dijaga Ketat oleh Petugas Keamanan
“Ya hormati seluruh proses hukum yang ada,” tambahnya.
Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Hasto diduga terlibat dalam upaya suap yang bertujuan memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota legislatif.
Selain itu, Hasto juga dijerat dengan status tersangka perintangan penyidikan.
Berdasarkan informasi, Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri sekaligus melakukan tindakan untuk menghilangkan barang bukti.
Baca Juga: Cara Menghilangkan Meta AI di WhatsApp Android, Beneran Bisa?
Tanggapan PDIP
Menanggapi penetapan status tersangka tersebut, PDIP menyatakan ketidaksetujuan mereka, menyebut langkah KPK sebagai bentuk kriminalisasi.
Menurut mereka, sikap kritis Hasto terhadap pemerintahan Jokowi sejak setahun terakhir menjadi salah satu alasan di balik penetapan tersebut.
Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 24 Desember 2024, mengungkapkan bahwa sikap politik partai telah dengan tegas menolak upaya yang merusak demokrasi dan konstitusi.
“Sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil langkah tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi,” ujar Ronny.
Ia juga menegaskan bahwa partai akan terus bersikap kritis terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan, atau abuse of power yang terjadi menjelang akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden.
Kasus ini kembali menyoroti dinamika politik antara partai dan pemerintahan, terutama menjelang masa transisi kepemimpinan.
Pengamat politik menilai bahwa isu ini menjadi ujian bagi independensi lembaga penegak hukum dan konsistensi dalam menegakkan aturan tanpa intervensi politik.
Meski demikian, Jokowi telah menegaskan bahwa dirinya kini sepenuhnya berada di luar lingkar kekuasaan.
Respons santainya juga menunjukkan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada penegak hukum.
Di sisi lain, langkah PDIP untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan yang sebelumnya didukungnya menjadi sorotan publik.
Hal ini menandakan adanya pergeseran sikap politik di tengah upaya menjaga citra partai menjelang Pemilu berikutnya.***