AYOJAKARTA.COM – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai pemberlakuan BBM bersubsidi tidak mencantumkan Ojol kedalam daftar karena jenis kendaraan berplat hitam.
Selain merupakan barang pribadi yang dapat menjadi indikasi kemampuan ekonomi, Ojol menurut Menteri ESDM juga tergolong sebagai bentuk usaha sektoral.
Dengan mempertimbangan aspek tersebut, Menteri ESDM menganggap wacana pemberlakuan BBM bersubsidi pada 2025 mendatang tidak mencakup pada pekerja Ojol.
Sehubungan dengan adanya pandangan tersebut, Fahmi Radhi yang merupakan Pengamat Ekonomi Energi UGM ikut buka suara.
Menurut Fahmi, wacana mencoret ojol dalam daftar penerima BBM bersubsidi merupakan suatu kebijakan yang blunder dan tidak tepat sasaran.
Pekerja Ojol di Indonesia yang mencapai jumlah sekitar Empat juta, menurut Fahmi merupakan angka kecil dan tidak berdampak pada penyaluran subsidi.
Selain itu, Fahmi juga menilai penghilangan Ojol dalam daftar penerima subsidi BBM justru akan berdampak langsung pada sektor ekonomi.
“Empat juta itu jumlah yang sedikit, dan yang paling penting mereka itu adalah golongan ekonomi lemah dan rentan miskin,” jelas Fahmi.
Peningkatan jumlah beban biaya operasional akibat pencabutan BBM bersubsidi, menurut Fahmi juga mengkhianati komitmen politik Presiden Prabowo Subianto.
Adanya penambahan beban ekonomi karena dihapusnya BBM bersubsidi bagi kalangan Ojol, menurut Fahmi sangat tidak relevan untuk diterapkan.
“Mereka rela menjadi pengemudi ojol itu karena kena PHK, kalau tidak dapat subsidi mereka akan ter-PHK juga, dan menambah pengangguran,” tegasnya.
Terkait dengan wacana penghapusan BBM bersubsidi bagi kalangan Ojol yang disampaikan Menteri ESDM, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia memberi pandangan.
Menurut Vishnu Juwono, esensi plat hitam yang melekat pada kendaraan Mitra Ojol merupakan suatu formalitas belaka.
Meski bukan plat kuning, fakta terkait sebagian besar pengemudi Ojol menurut Vishnu adalah sumbangsihnya dalam menopang sektor ekonomi.
“Pemerintah harus melihat realitas, dan realitas Ojol adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang ingin mendapatkan tambahan atau menjadi pendapatan utama,” jelasnya.
Wacana penghapusan Ojol sebagai penerima BBM bersubsidi, Vishnu menambahkan akan sangat berpengaruh pada pendapatan dan kekuatan ekonomi pengemudi.
Meski regulasi yang tertuang menyinggung peruntukan BBM bersubsidi diberlakukan bagi moda transportasi umum, kemampuan ekonomi Ojol juga perlu diperhatikan.
Karena itu Vishnu menilai pemerintah perlu lebih mencermati realitas terkait sumber pendapatan ojol yang saat ini berkembang di tengah masyarakat.
“Struktur pendapatan ojol pada dasarnya akan berkurang karena masih harus dipotong pihak aplikator,” pungkas Vishnu. ***