AYOJAKARTA.COM – Presiden RI ke-7 Joko Widodo, menurut Feri Amsari turut andil dalam sejumlah kecurangan di ajang Pilkada termasuk Pilkada Jakarta.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas tersebut menilai, corak yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah termasuk Pilkada Jakarta mirip dengan Pilpres.
Selain bertujuan memenangkan salah satu paslon, dugaan kecurangan dalam ajang pemilihan kepala daerah termasuk Pilkada Jakarta juga untuk melanggengkan kekuasaan.
Lebih lanjut, Feri menyebut indikasi sejumlah dugaan kecurangan dapat terlihat melalui berbagai kebijakan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak.
Disamping menggunakan bansos sebagai alat untuk mendongkrak perolehan salah satu paslon, cawe-cawe Jokowi juga tampak dari pergantian Camat di sejumlah wilayah.
“PJ Gubernur yang baru ditunjuk oleh Joko Widodo meneguhkan satu kebijakan penting atau signifikan yaitu mengganti 12 Camat di Kota Jakarta,” ungkap Feri.
Pergantian tersebut menurut Feri memiliki korelasi dengan jumlah daftar pemilih tetap yang mencapai 1,5 juta.
Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Feri menilai jabatan tertentu seperti Camat tidak dapat diganti sejak enam bulan menjelang dan setelah pelaksanaan hari pemilu.
Adanya pergantian jabatan Camat yang notabene tidak sesuai peraturan Undang-Undang, menurut Feri merupakan salah satu indikasi yang perlu ditelaah lebih mendalam.
Terkait dengan penyaluran bansos, Feri menganggap telah terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk mendongkrak elektabilitas salah satu paslon.
“Jadi ada semacam kesengajaan-kesengajaan untuk membiarkan berbagai kecurangan agar bisa terjadi,” imbuhnya.
Dugaan adanya intervensi serta indikasi kecurangan oleh Joko Widodo dalam ajang pemilihan kepala daerah serentak, juga terlihat dalam Pilkada Jakarta dan Banten.
Melalui tangan-tangan kekuasaannya, Feri menganggap Jokowi ikut menggerakan institusi kepolisian untuk membentuk opini publik.
Berbekal data indeks kerawanan menjelang Pemilu yang diterbitkan kepolisian, Feri menilai peran polisi menjadi terbuka sehingga memunculkan wacana Partai Coklat atau Parcok.
“Itu menjadi alat pembenaran agar polisi bisa turun di wilayah-wilayah tertentu yang juga dilakukan kecurangan,” imbuhnya.
Untuk itu Feri berharap agar pihak-pihak pembuat kebijakan publik seperti DPR perlu secara aktif melakukan pendalaman.
Sehubungan dengan Pilkada Jakarta yang saat ini tengah diupayakan untuk berlangsung dua putaran, Feri menilai juga merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk cawe-cawe.
Karena itu, Feri menganggap pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi usai purna tugas tidak lain bentuk inkonsistensi.
“Beliau tidak konsisten dengan ucapannya bahwa ingin tidur dan beristirahat di Solo,” pungkasnya. ***
Share this article
Presiden RI ke-7 Joko Widodo, menurut Feri Amsari turut andil dalam sejumlah kecurangan di ajang Pilkada termasuk Pilkada Jakarta.