AYOJAKARTA.COM - Pemerintah saat ini telah menyiapkan mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia dan penyandang disabilitas yang akan dimulai tahun depan.
Salah satu komponen penting dalam program ini adalah peran kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam proses memasak dan penyediaan menu harian bagi penerima manfaat.
Namun, kelompok masyarakat yang bertugas mengolah makanan tidak akan menerima gaji langsung.
Hal ini disampaikan oleh Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Baca Juga: BRI Ajak UMKM Naik Kelas Lewat Bazaar Jelajah Kuliner Indonesia 2025
Gus Ipul menjelaskan jika MBG lansia dan disabilitas ini berbeda dengan program dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikelola oleh yayasan.
Namun, MBG untuk lansia dan disabilitas ini akan dikelola oleh kelompok masyarakat di wilayah tersebut.
Gus Ipul mengatakan jika kelompok masyarakat ini nantinya tidak digaji.
Tapi menurutnya, kelompok masyarakat ini bisa mengambil untung dari anggaran per porsi.
Baca Juga: Dari Pasar ke Batik Rumahan: Perjalanan 30 Tahun Perempuan Binaan PNM Mekaar
Sebagai informasi, anggaran per porsi untuk menu MBG adalah Rp15 ribu yang akan diberikan dua kali sehari.
Sehingga per penerima manfaat memiliki anggaran Rp30 ribu per hari.
Gus Ipul menilai mereka bisa mengambil keuntungan karena memasak dan belanja sendiri.
Ia mengklaim kelompok masyarakat rata-rata bisa mendapat untung sekitar 10 persen.
Kelompok masyarakat yang terlibat dalam mengolah menu MBG ini adalah dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau kelompok masyarakat setempat yang dibentuk RT/RW atau kelurahan.
Baca Juga: Raja Baru Mobil Listrik Telah Tunjukkan Tajinya, Mengapa Wuling Air EV dan Binguo Kalah Saing?
Sebelum terjun untuk mengolah menu MBG, mereka akan lebih dulu dikaji oleh dinas sosial setempat apakah memenuhi syarat.
Syarat kelompok masyarakat MBG untuk lansia dan disabilitas ini mereka harus mampu memasak minimal 40 porsi MBG dengan tiap kelompok terdiri 4-6 orang.
Program ini nantinya akan menyasar 100 ribu warga lansia dan 35 ribu disabilitas, serta dilakukan selama satu tahun penuh tanpa libur.***