AYOJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan penolakan untuk diikutsertakan dalam ajang Pilpres 2029 mendatang.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato di acara Kongres Tunas Indonesia Raya atau Tidar.
Di hadapan para kader Partai Gerindra tersebut, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum menyebut pentingnya untuk memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Heboh! Nama Jokowi dan Kaesang Masuk Bursa Pendaftaran Calon Ketum PSI
Karenanya, pernyataan dukungan untuk kembali maju di Pilpres 2029 mendatang tidak perlu lagi digembar-gemborkan jika indikasi keberhasilan sebagai Presiden tidak tercapai.
“Prabowo dua periode, selain Tuhan saya yang akan memutuskan, kalau apa yang saya canangkan tidak tercapai saya tidak mau maju lagi,” tegasnya.
Sebelumnya dalam acara hari jadi Partai Gerindra Februari lalu, wacana untuk mencalonkan Prabowo sebagai Presiden dua periode sempat bergulir.
Berbekal dukungan dari partai koalisi yang kini bergabung di pemerintahan, Gerindra optimis kemenangan menjadi sangat memungkinkan.
Terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo, Ahmad Muzani selaku Sekjen Partai Gerindra memberikan penjelasan.
Menurutnya, substansi dari pernyataan Prabowo perihal kemungkinan maju kembali di Pilpres 2029 merupakan salah satu bentuk sikap rendah hati dan adab berpolitik.
Baca Juga: Berapa Jumlah Bantuan PKH BPNT Tahap 2 yang Diterima KPM? Berikut Besarannya Berdasarkan DTSEN
“Beliau sedang menunjukkan sikap rendah hati, adab ansor dan menghargai Tidar yang merupakan sayap partai,” jelasnya.
Janji-janji kampanye yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo saat pilpres lalu, menurut Muzani lebih menjadi prioritas.
Sehubungan dengan adanya perubahan pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam dua momen berbeda, Adi Prayitno memberi tanggapan.
Menurut Pengamat Politik asal UIN Syarif Hidayatullah tersebut, penegasan Prabowo Subianto di hadapan Tidar merupakan bentuk pernyataan yang diplomatif.
Selain untuk mengeliminir anggapan publik terhadap kuatnya ambisi politik, juga menjadi pernyataan penegasan terkait komitmennya.
Sejumlah program populis yang saat ini berlangsung seperti MBG, Pemangkasan Dana Haji, Koperasi Merah Putih hingga Sekolah Rakyat perlu benar-benar berjalan.
Proses pergantian Kepala Pemerintahan dari Presiden sebelumnya, menurut hemat Adi juga masih terlalu prematur untuk dijadikan sebagai momentum.
Baca Juga: Cair Juni! Siapa Saja yang Menerima Gaji ke-13 Tahun 2025? Ternyata Hanya ke 4 Golongan Ini
Terlebih luasnya akses publik terhadap suatu informasi, dapat secara mudah disalahartikan sehingga perlu benar-benar lebih diperhatikan.
Meski tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo saat ini terbilang cukup signifikan, namun hal tersebut bisa sewaktu-waktu mengalami pergeseran.
Upaya untuk memastikan agar seluruh program yang menjadi janji kampanye tersebut berjalan sesuai harapan, menurut Adi memang lebih membutuhkan perhatian.
“Belakangan ini kita mendengar surplus soal beras, saya kira itu indikasi-indikasi yang dapat dijadikan sebagai panduan keberhasilan,” ujar Adi. ***