AYOJAKARTA.COM -- Harga beras masih naik di beberapa daerah. Meskipun begitu, pemerintah telah mengguyurkan bansos kepada masyarakat.
Namun ternyata cara bansos beras atau tebus murah beras tersebut membuat warga yang membutuhkan saling dorong mendorong.
Tom Lembong belum lama ini berkomentar soal bansos beras dan menyebutkan apa saja yang salah dari tindakan tersebut.
Menurut Tom Lembong, pemerintah kurang persiapan dan selain itu terdapat faktor lainnya. Apa saja?
Berikut informasi selengkapnya dikutip AyoJakarta.com dari Instagram @tombubble.id:
Tom Lembong belum lama ini memberikan tanggapannya mengenai harga beras masih naik meskipun ada bansos.
Menurutnya, fenomena pemerintah mengguyurkan bansos menjelang pemilu itu menyebabkan dampak pada ketersediaan stok beras.
“Pemerintah mengguyurkan bansos di bulan-bulan menjelang pemilu. Secara statistik, itu berdampak pada ketersediaan stok beras,” ujar Tom Lembong dalam video yang diunggah akun Instagram @tombubble.id.
Tom Lembong juga mengatakan kalau guyuran bansos dari segi waktu terjadi di beberapa bulan menjelang sekarang dan pada saat yang sama menyebabkan stok beras jadi langka serta melonjak harganya.
Tom Lembong mengatakan kalau melonjaknya harga beras akibat langka stocknya ini bukan sebuah hal yang kebetulan.
“Dari timingnya guyuran bansos termasuk ke beras itu terjadi di beberapa bulan menjelang saat ini. Pada saat yang sama, stock menjadi langka, jadi melonjak. Jadi itu bukan sebuah hal yang kebetulan,” lanjutnya.
Tom Lembong kemudian menyebutkan faktor kedua yaitu kurang persiapan menghadapi situasi sekarang ini mencerminkan pemerintahan yang berjalan tidak baik.
“Kurangnya persiapan menghadapi kondisi saat ini dan itu bagi saya mencerminkan bahwa roda-roda pemerintahan saat ini berjalan tidak baik,” lanjut Tom Lembong.
Tom Lembong juga mengatakan kalau para menteri dan pejabat sedang sibuk berpolitik sehingga keperluan masyarakat (beras) tidak terurus.
Baca Juga: Harga Beras Melejit, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Sebut Beras Subsidi Tidak Naik
“Menteri-menteri atau pejabat-pejabat sedang sibuknya berpolitik. Ini banyak urusan keperluan masyarakat justru tidak terurus,” ujarnya.***