AYOJAKARTA.COM -- Saat Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana yang relatif tenang, perhatian masyarakat, terutama di media sosial, disita oleh munculnya sebuah film dokumenter yang menarik berjudul "Dirty Vote".
Film ini dipublikasikan di kanal YouTube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Minggu 11 Februari 2024 dan telah menarik perhatian lebih dari 4,1 juta penonton hingga saat ini.
Durasi film dokumenter ini adalah 1 jam 57 menit dan menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Baca Juga: Ray Rangkuti Jawab Soal Keilmiahan Film Dirty Vote, Fitnah atau Fakta?
Isi dari film ini cukup mencengangkan karena mengungkap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Film ini menjadi tren tidak hanya di platform media sosial seperti Twitter, tetapi juga memperoleh berbagai komentar dari masyarakat.
Menyikapi film tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin menyatakan bahwa "Dirty Vote" merupakan cerminan dari dinamika politik yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Dia menyatakan bahwa secara keseluruhan, film ini mencerminkan keinginan untuk menjalankan Pemilu 2024 dengan baik, dan pemerintah akan menanggapi aspirasi tersebut.
"Film 'Dirty Vote' adalah bagian dari dinamika politik yang kita alami. Saya yakin pemerintah akan memperhatikan masukan tersebut jika memang film itu menyasar kepada pemerintah," ujar Wapres dalam keterangannya kepada media setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, pada hari Senin 12 Februari 2024.
Sebagai bagian dari proses aspirasi, pemerintah akan memberikan respons yang memadai terhadap masukan yang disampaikan melalui film "Dirty Vote" sebagai bagian dari upaya untuk memastikan Pemilu berlangsung bersih dan bebas dari kecurangan.
"Kami mengharapkan bahwa aspirasi untuk perbaikan akan diterima dengan baik dan ditindaklanjuti secara serius," tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya menjalankan Pemilu 2024 dengan baik tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan di masyarakat.
"Yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara damai dan tidak memicu pertikaian di antara masyarakat. Kami ingin Pemilu menjadi instrumen untuk memperbaiki situasi, bukan menyebabkan kerusuhan yang dapat menghambat kemajuan kita karena konflik antar kelompok," katanya.
Oleh karena itu, Wapres menyerukan kepada semua pihak yang terlibat, terutama para penyelenggara dan pengawas di lapangan, untuk menjaga integritas proses Pemilu dengan menjalankannya secara jujur dan adil.
"Saya yakin semua pihak harus bertanggung jawab agar Pemilu berjalan dengan lancar, jujur, dan adil, dengan adanya penyelenggara di TPS dan saksi yang mengawasi jalannya proses," ungkap Wapres.
"Kita berharap bahwa apa yang digambarkan dalam film 'Dirty Vote' tidak terjadi dalam kenyataan. Semoga Pemilu berjalan dengan baik," pungkasnya.
Baca Juga: Ramai Film Dirty Vote, Gibran: Saya Belum Nonton, Makasih Ya untuk Masukannya
Hingga berita ini ditayangkan berbagai pendapat pro kontra dilayangkan pada film tersebut.
Kubu 02, melalui tim kemenangan nasional, menyebut Dirty Vote sebagai fitnah.
Namun kubu yang berseberangan dengan 02, meminta fitnah itu ditunjukan dengan data-data seperti yang disampaikan eks wapres Jusuf Kalla.