AYOJAKARTA.COM -- Adanya aksi protes yang disampaikan oleh sejumlah kampus terhadap tindakan presiden Jokowi yang dianggap tidak netral dalam berdemokrasi menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut pihak Istana telah memberikan pendapatnya melalui Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwipayana.
Ari mengeluarkan statement bahwa kritik yang dikeluarkan oleh sejumlah civitas akademika tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan harus tetap dihormati.
Baca Juga: Lempar Jaket AMIN, Rocky Gerung Semprot Pendukung 01: Use Your Brain!
“Itu hak demokrasi, yang namanya berpendapat yang namanya petisi seruan itu suatu hal yang wajar dan dihormati,” kata Ari Dwipayana, dikutip Ayojakarta.com dari Youtube Metro TV.
Koordinator Staf Khusus Presiden ini menyebut bahwa dibalik adanya petisi yang disampaikan tersebut, merupakan bentuk perbedaan pendapat dalam berpolitik yang tetap harus dihargai.
Oleh sebab itu, presiden Jokowi akan patuh pada nilai-nilai demokrasi pancasila dan koridor konstitusi, kata dia.
Pengamat Sosial dan Politik, Rocky Gerung, memberikan pendapatnya mengenai adanya statement yang disampaikan oleh Ari Dwipayana.
Menurutnya statement yang dikeluarkan oleh Ari Dwipayana merupakan statement yang telah dirancang untuk menutupi sistem demokrasi yang dilakukan oleh presiden Jokowi.
“Sebetulnya Ari Dwipayana pasti konsultasi dengan Pratikno mau ngomong apa kira-kira. Pratikno pasti membaca sinyal dari presiden Jokowi, dan presiden Jokowi menginginkan ucapan demokratis terlihat manis,” kata Rocky Gerung.
Dengan kata lain Rocky mengatakan segala strategi demokrasi yang sudah disusun oleh presiden Jokowi telah ditutupi oleh para pengikutnya.
Lebih lanjut, Rocky pun menegaskan bahwa strategi demokrasi presiden Jokowi sudah mulai terlihat sejak majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sejak Gibran disodorkan melalui pamannya itu sudah penanda pertama bahwa kebusukan sudah mulai disiapkan,” tandasnya.
Menurutnya dengan adanya aksi kritik dari sejumlah civitas akademika tersebut, dapat membuktikan bahwa strategi demokrasi kecurangan dari presiden Jokowi sudah mulai tercium.***