AYOJAKARTA.COM - Komika Pandji Pragiwaksono merilis sebuah video di YouTube-nya dengan judul VIDEO TERBUKA UNTUK PRESIDEN JOKO WIDODO pada Kamis, 25 Januari 2024.
Sesuai dengan isinya, Pandji menumpahkan segala keresahannya terkait kebijakan Presiden Jokowi khususnya dalam urusan Pemilihan Presiden 2024.
"Apa kabar Bapak Jokowi yang terhormat, nama saya Pandji Pragiwaksono. Saya adalah pembayar pajak, rakyat Indonesia yang bikin video ini karena punya keresahan terkait apa yang bapak baru saja ucapkan tentang bahwa presiden dan menteri itu boleh memberi dukungan dalam konteks pemilihan capres," jelas Panji dalam pembukaan video berdurasi 24 menit tersebut.
Pandji mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya.
"Bapak sekali lagi mengatakan bahwa sebagai presiden itu boleh menunjukkan pilihan mendukung kepada capres, menteri juga boleh yang mana agak berseberangan dengan apa yang bapak katakan bahkan beberapa bulan sebelumnya atau mungkin beberapa tahun sebelumnya," kata Pandji.
Baca Juga: Ceritakan Suasana yang Berubah di Rapat Kabinet, Mahfud MD: Ada yang Hilang
Pandji mengatakan bahwa ia tak mempermasalahkan aturan yang memperbolehkan presiden dan menteri mendukung capres, asalkan mereka cuti dan tak menggunakan fasilitas negara.
Namun, Pandji mempermasalahkan sikap Jokowi yang seolah-olah yakin bahwa dirinya tak melanggar aturan apapun.
"Bapak berbicara seperti itu karena bapak yakin bapak tidak melanggar aturan apa-apa," kata Pandji.
"Pak Jokowi enggak mungkinlah dalam posisi menjadi presiden melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar aturan yang lebih mungkin adalah daripada melanggar itu aturan, aturannya diganti dulu," lanjutnya.
Baca Juga: Viral Ban Mobil Dinas Presiden Bocor di Grobogan Jawa Tengah, Jokowi Pilih Jalan Kaki dan Sapa Warga
Pandji mencontohkan perubahan aturan batas usia calon wakil presiden yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Pandji, aturan tersebut diubah agar putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden.
"Tapi lolos tuh pak aturan berubah termasuk aturan yang juga direvisi terkait menteri enggak perlu mundur ketika mau nyapres atau nyawapres," kata Pandji.
"Ini menambah aturan yang sebelumnya sudah pernah ada yaitu bahwa wali kota atau kepala daerah selama ini memang sudah enggak apa-apa, enggak perlu mundur itu aja sebenarnya aneh," lanjutnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Begini Kata Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep
Pandji juga mempertanyakan peran Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang.
Menurutnya, pernyataan Jokowi yang menyatakan dukungan kepada capres tanpa cuti dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Yang jadi pertanyaan sesungguhnya adalah tapi bapak sebenarnya lagi dukung siapa?" tanya Pandji.
"Karena wartawan sempat nanya bapak memberikan dukungan kepada siapa? Bapak nanya balik menurut anda memang aaya dukung siapa," urai Pandji.
Pandji mengatakan bahwa ia yakin Jokowi mendukung Prabowo Subianto.
Namun, Pandji meminta Jokowi untuk menyatakan dukungannya secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui posisinya.
"Bisa saja bapak dukung Pak Prabowo tapi bapak enggak mau cuti. Makanya bapak enggak ngomong secara terbuka bahwa bapak mendukung Pak Prabowo," kata Pandji.
Pandji mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang tak jelas mengenai dukungannya kepada capres dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa Jokowi akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
"Ketika seorang kepala daerah, seorang menteri, seorang presiden meminta sesuatu kepada anak buahnya, anak buahnya akan bertanya ini dalam kapasitas beliau jadi wali kota, jadi menteri, jadi presiden atau jadi seorang pendukung karena saya enggak mendukung dukungan bapak tapi kalau misalnya saya menolak nanti kenapa-kenapa," kata Pandji.***