AYOJAKARTA.COM – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal data pertahanan yang tak bisa dibuka seperti toko kelontong.
Ganjar Pranowo mengatakan dirinya hanya minta data yang bersifat umum atau data Minimum Essential Force (MEF).
“Oh tidak, saya tidak (meminta) memberikan data, makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks, beberapa indeks. Indeks pertahanan dan sebagainya dan itu data umum bukan data dari dalam negeri,” ucap Ganjar Pranowo dikutip ayojakarta.com dari Suara.com, Selasa (9/1/2024).
Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya meminta Prabowo Subianto menjawab apakah benar data yang ia miliki dan tak bermaksud membongkar data pertahanan.
"Kalau yang data dari dalam negeri yang saya tanyakan ke Pak Prabowo cuma satu saja, MEF saja. Hanya berapa persen, benar nggak segini, kan hanya itu saja. Tapi larinya malah ke mana-mana, nggak, saya nggak bongkar-bongkar," ucap Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Ini Daftar Temuan Kilang Minyak dan Gas Selama Tahun 2023, Tersebar di 3 Pulau
Ganjar juga mengatakan bahwa ia mengikuti informasi di sosial media saat ini dan menanyakan terkait buku putih yang tak dimiliki Indonesia.
"Bahkan saya sekarang ikuti di media wah ini rahasia. Saya waktu mencari data itu saya tidak menemukan di Kemenhan, tidak menemukan. Justru kita bertanya-tanya, apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah kemudian sengaja tidak ditampilkan," ucapnya.
Ganjar juga bingung terkait pernyataan apa yang ia lakukan tidak mengedukasi, karena menurutnya dengan meminta data yang ada merupakan edukasi.
"Justru kemarin itu kita ingin membuka, maka kalau ada yang mengatakan tidak mengedukasi, saya heran, justru ini kami edukasi, eh kita tidak punya buku putih pertahanan lho dan itu di seluruh dunia pakai," kata Ganjar.
Data yang diminta menurutnya penting untuk menjadi panduan dalam pertahanan sehingga kebijakan atau keputusan yang dibuat tak berubah-ubah.
"Maka kita roadmap-nya menjadi tidak jelas maka berubah-ubah. Maka yang saya sampaikan kemarin perencanaannya harus bottom up, sesuaikan dengan kepentingan matra gitu ya, harus ajeg, jangan berubah-ubah," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkomentar terkait debat ketiga Pilpres 2024.
Jokowi menyampaikan bahwa pertahanan negara tak bisa dibuka begitu saja seperti toko kelontong.
"Karena ini menyangkut strategi besar negara, nggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong nggak bisa," ujar Jokowi.
Disampaikan Jokowi, bahwa informasi perihal keamanan negara merupakan data yang perlu dirahasiakan.
"Berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," ucapnya.***