AYOJAKARTA.COM – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menduga adanya campur tangan dari aparat keamanan, perihal kampanye AMIN di beberapa daerah.
Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir mengatakan salah satu contohnya adalah ketika pencabutan izin acara Desak Anies oleh pemda setempat di Tanah Datar, Sumatera Barat.
"Iya jelas mereka mengatakan tidak boleh, di lapangan jelas. Aparat itu, baik aparat pemda setempat maupun aparat keamanan," ucap Ari dikutip ayojakarta.com dari Republika.co.id, Jumat (5/1/2024).
Ari mengatakan tindakan aparat tersebut bukan hanya sekadar terdeteksi tetapi juga dirasakan langsung.
Baca Juga: Respons Tak Terduga Mahfud MD Usai Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Tidur di Lapas Tapi di Ruang AC
Awalnya acara akan dilangsungkan di sekitaran Istano Basa Pagaruyung, hanya saja mesti dipindah karena izin dicabut meskipun acara sebenarnya sudah disiapkan.
"Ini gawat gaya-gaya kita ini. Udah gawat udah mundur sekali kita. Jadi ini kami sudah merasakan," ucap Ari.
Kejadian tersebut bukan kali pertama, sebelumnya pencabutan izin juga pernah terjadi saat akan melakukan kampanye di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kejadiannya kurang lebih sama, di mana awalnya sudah memperoleh izin namun pada hari H harus dibatalkan.
"Lalu sebelumnya ada di Pekanbaru Riau, kalau ini oleh pihak kepolisian. Sebetulnya tidak perlu ada izin kan. Sudah kewajiban mereka menjaga keamanan. Kita cuma memberitahukan bahwa kami ingin melaksanakan di sini. Ya jaga keamanan karena itu tugasnya mereka," ucapnya.
Baca Juga: Otto Hasibuan Sebut Jessica Wongso Banyak Dapat Remisi, Akan Bebas 2 Tahun Lagi Meski Tak Ajukan PK?
Ari mengatakan bahwa alasan keamanan yang diberikan kepolisian terkesan mengada-ngada.
"Jadi enggak ada istilah kalau di sini enggak aman, enggak kondusif, enggak ada istilah. Semua negara Republik Indonesia semuanya aman dan itu tugas polisi untuk jaga keamanan itu. Jadi itu alasan yang mengada-ada," pungkasnya.
Timnas AMIN saat ini akan menempuh jalur hukum dengan cara melaporkan kepada Bawaslu dan DKPP.
Ari mengatakan bahwa pihaknya tak takut menghadapi berbagai kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Kami tidak takut dan kami siap hadapi," tuturnya.***