AYOJAKARTA.COM – Debat calon presiden (capres) di Pilpres 2024 berlangsung ketat, lantaran ketiga capres saling mengadu argument dan program kerjanya.
Banyak momen-momen tertentu yang membuat debat di kantor KPU RI semakin panas. Salah satunya saat capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan pemerintah saat ini.
Adapun yang dikritik Anies Baswedan yakni terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut kalau pemerintah saat ini tidak seharusnya mencontohi pemerintah Belanda di era Kolonial Belanda.
Capres dari partai NasDem tersebut menilai bahwa pemerintah Belanda sering sekali meninggalkan masalah yang belum selesai.
"Jangan kita tiru Pemerintah Belanda, mereka punya Kota Tua. Ketika Kota Tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan,” sebut Anies Baswedan.
Lebih lanjut, Anies Baswedan memberikan tanggapannya. Daripada membangun IKN, lebih baik menuntaskan masalah yang saat ini masih dialami Jakarta.
"Karena itu kami berpandangan masalah di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun, menambah taman yang harus dibangun, transportasi umum berbasis elektrik,” jelas Anies Baswedan.
Baca Juga: Lagi-Lagi Ammar Zoni Tertangkap Akibat Penggunaan Narkoba
Dengan demikian, Anies Baswedan menilai lebih baik membuat Jakarta menjadi sebuah kota yang nyaman untuk dapat ditinggali oleh warganya.
"Itu semua dikerjakan untuk membuat jakarta menjadi kota yang nyaman, aman. Kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat, itu terkait dengan Jakarta,” ucap Anies Baswedan.
Adapun permasalahan tersebut disinggung Anies Baswedan lantaran sebelumnya capres nomor urut 3 tersebut sedang menjelaskan tentang gagasannya terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam debat capres di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.
Dalam debat tersebut, Ganjar Pranowo menanyakan kepada Anies Baswedan tentang proyek IKN yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah.
Baca Juga: Jika di PK Kedua Bukti Kasus Kopi Sianida Masih Sama, Susno Duadji: Jessica Wongso Harus Bebas
Dan Anies Baswedan menanggapi dengan menyebutkan kalau IKN adalah salah satu contoh produk hukum yang tidak banyak melibatkan masyarakat.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap," terang Anies menanggapi pertanyaan Ganjar Pranowo.
Lebih lanjut, Anies Baswedan mengaku bahwa setiap orang yang mengkritik UU IKN kini dianggap sebagai oposisi, dan begitu sebaliknya yang mendukung dianggap pro pemerintah.
“Sehingga dialognya sesudah jadi Undang-Undang, dan ketika dialognya sudah jadi Undang-Undang, siapa pun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah," nilai Anies Baswedan.