AYOJAKARTA.COM – Bobby Nasution yang juga merupakan Walikota Medan, resmi dipecat sebagai kader atau anggota PDI Perjuangan.
Dicabutnya keanggotaan Bobby Nasution sebagai kader, karena dinilai melanggar kode etik yang berlaku di internal PDI Perjuangan.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dukungan Bobby Nasution terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Mangkirnya Muhammad Boby Alif Nasution dari mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, membuatnya dinilai tidak memenuhi syarat.
Pada surat pemecatan, juga disebut batas waktu yang sudah diberikan PDI Perjuangan kepada Boby untuk memberikan penjelasan.
Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Boby dinilai tidak cukup kooperatif sehingga dinilai melanggar kode etik.
Sehubungan dengan pemecatan terhadap Boby, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan memberikan tanggapan.
“Masalah pemecatan itu kita serahkan sepenuhnya kewenangan ke DPP, untuk DPC tidak ada kewenangan untuk itu,” jelas Hasyim kepada awak media.
Setelah terbitnya surat tersebut, Boby mendapat waktu tujuh hari untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota Partai ke PDI Perjuangan.
Meski demikian, hingga saat ini Walikota Medan itu masih juga belum mengembalikan KTA yang diminta.
Terkait dengan alasan pengembalian kartu tanda anggota yang belum juga dilakukan, Boby mengaku sedang mencari waktu yang pas.
“Nanti, pokoknya saya akan berkoordinasi, waktunya akan kita cari tanggal yang bagus,” ungkap Boby kepada awak media.
Bergabungnya Gibran sebagai cawapres KIM bersama Prabowo, dinilai pengamat politik Ahmad Khairul Umam sebagai tanda memburuknya PDIP dan keluarga Jokowi.
Anggapan tersebut semakin mencuat usai Megawati Soekarnoputri memberikan pesan terkait dengan potensi kecurangan dalam pemilu.
“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” ujar Megawati.
Dalam pidatonya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan mengajak seluruh pemilih untuk menggunakan hak pilih sesuai hati nurani.
Pengamat politik asal Universitas Paramadina tersebut juga menggaris bawahi pernyataan Megawati terkait dengan kecurangan pemilu yang akan kembali terjadi.
“Nah ini yang akan mempertegas posisi dan titik pisah dari PDIP dengan pemerintahan Jokowi,” ungkap Khairul.
Meskipun dinilai sebagian kalangan telah resmi berpisah, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Ahmad Basarah melarang siapapun untuk melakukan penghakiman dan hujatan.
Larangan melakukan hujatan tersebut, menurut Ahmad Basarah merupakan himbauan langsung dari Megawati Soekarnoputri. Demikian seperti dikutip Ayojakarta pada Selasa, 14 November, 2023 dari kanal Youtube Kompas TV.