AYOJAKARTA.COM - Bacapres dari koalisi perubahan Anies Baswedan memberikan kritik mengenai Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dibangun dan dirancang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam acara rapat koordinasi nasional partai Masyumi yang diadakan pada hari Sabtu 30 September 2023, Anies Baswedan menyebut bahwa Proyek Srategis Nasional (PSN) merupakan substansi yang baik dan wajar bagi negara jika dilakukan secara transparan dan melibatkan publik.
Anies Baswedan pun menyebutkan jika sebaliknya PSN tidak ada pengaruh bagi masyarakat, jika proyek yang dilakukan tidak dibuka secara transparan untuk publik.
“Saya sampaikan proyek strategis nasional itu secara substansi akan baik-baik saja, namun problem yang sering kita alami saat ini adalah PSN terbuka secara transparansi dan melibatkan publik lalu melibatkan semua turunan dari jangka panjang.” Ungkap Anies, dikutip AyoJakarta.com dari kanal Youtube Metro TV, Selasa (3/10/2023).
Ia menambahkan jika PSN ini tidak transparansi untuk publik dan tidak dikendalikan dengan baik, maka PSN akan menjadi sebuah titipan kanan dan kiri yang masuk tanpa diketahui proses penyusunannya.
Sementara, Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies tersebut.
Baca Juga: Hasil Elektabilitas Masih Paling Bontot, Anies Baswedan Sampaikan Hal Ini
Jokowi meminta Anies untuk membuktikan PSN mana yang ia maksud titipan dari pihak tertentu.
Sebelumnya Jokowi pernah menyebutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kurun waktu dalam tahun telah berhasil membangun 161 PSN dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.
“Proyek Strategis Nasional telah menyelesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang, dan yang paling penting ini mendongkrak daya saing kita kompetitif kita jadi naik.” jelas Jokowi.
PSN merupakan proyek strategis Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di daerah.
Proyek PSN dilakukan langsung dengan adanya kerja sama dengan pemerintah pusat, pemda, serta badan pemerintah badan usaha yang mengutamakan komponen bahan dalam negeri.***