AYOJAKARTA.COM - Calon Presiden Anies Baswedan akhirnya berbicara tentang alasan di balik kesediannya didampingi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024.
Menurut Anies Bawedan, ia mengalami dilema ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan kemitraan politik dengan Cak Imin.
Namun dengan keyakinan yang kuat dan rekam jejak yang terbukti, Anies Baswedan akhirnya mengikuti keinginan Surya Paloh.
Pernyataan tersebut diungkapkan secara terbuka oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam acara YouTube Narasi yang dipandu Najwa Shihab pada Senin (4/9/2023).
Baca Juga: Bakal Diperiksa KPK Hari Ini, Cak Imin Minta Ditunda Karena Ada...
Dalam acara tersebut, Anies Baswedan ditanya tentang sejauh mana perannya dalam proses pemilihan calon wakil presiden Cak Imin untuk mendampinginya dalam Pilpres 2024 mendatang.
Sebelumnya, keputusan tersebut dianggap hanya menjadi wewenang Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan hanya diberi tugas untuk menjalankan keputusan tersebut sebagaimana mestinya sebagai seorang anggota partai.
Anies Baswedan kemudian menjelaskan bahwa jika Surya Paloh mengusulkan seorang kandidat yang tak relevan, dan Anies mematuhi perintah tersebut, maka artinya ia bertindak sebagai seorang petugas partai yang melaksanakan perintah.
Namun, jika nama yang diajukan Surya Paloh sesuai dengan kebutuhan maka bisa muncul dari mana saja.
Anies Baswedan mengatakan perlunya melibatkan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) karena ia merasa bahwa kehadirannya kurang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga memerlukan dukungan dari sebuah partai yang memiliki basis yang kuat di wilayah tersebut.
"Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan," ucapnya dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Mata Najwa, Selasa (5/9/2023).
"Tapi kalau yang dibawa namanya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita butuh partai yang basis kuat di sana," ucapnya.
"Jadi ketika ada nama ini, ini adalah nama yang sesuai kebutuhan. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja," lanjutnya.
Baca Juga: Link Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2024 di Kecamatan Gambir, Pastikan Kamu Sudah Masuk DPT
Menurut Anies Baswedan, Surya Paloh menghadapi dua opsi yang berbeda.
Pertama adalah berunding terlebih dahulu dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat sebelum membangun kesepakatan dengan PKB.
Dalam opsi ini, ada risiko bahwa PKB mungkin akan menjalin kerja sama dengan partai politik lain lebih dahulu.
Kedua adalah memulai pembicaraan bersama PKB terlebih dahulu baru kemudian menjelaskan situasinya kepada PKS dan Demokrat.
Baca Juga: Bantah Pernyataan SBY, Anies Blak-blakan Bongkar Fakta di Balik Hubungannya dengan Demokrat
Dalam opsi ini, risikonya adalah mereka mungkin merasa diabaikan atau tidak dilibatkan dalam diskusi awal.
"Pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi saya berunding dulu dengan PKS dan Demokrat, baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB. Risikonya mungkin PKB sudah diajak dengan yang lain dulu atau bangun kesepakatan sekarang lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara," ucap Anies Baswedan.
Anies Baswedan mengatakan bahwa Surya Paloh akhirnya memilih opsi pertama yaitu bersepakat terlebih dahulu dengan PKB.
"Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi yang pertama, ambil kesepakatan dulu terus kemudian jelaskan, memang ada risiko perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan," ucapnya.
Baca Juga: Blak-Blakan Anies Baswedan Buka Suara Tak Pilih AHY Sebagai Cawapres, Ternyata...
Menurut Anies Baswedan, jika apa yang ditawarkan bukanlah solusi dan dia tetap melaksanakannya, maka dia hanya bertindak sebagai seorang petugas partai.
Namun, jika ada solusi yang masuk akal, maka itu menjadi hal yang layak untuk dibahas.
"Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya kemudian melaksanakannya, itu namanya petugas, tidak ada relevansinya untuk kemudian menyetujui," ucap Anies Baswedan.
"Tapi kalau itu adalah solusi, maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan," lanjutnya.***