AYOJAKARTA.COM--Aroma pemilu 2024 sudah semakin merebak dan terasa semakin mendekat.
Sejumlah elemen masyarakat berharap agar pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan pada pemilu tahun 2024 tidak menggunakan politik identitas.
Dengan semakin dekatnya tahun politik 2024, diharapkan tidak ada politik identitas yang dapat memecah belah bangsa.
Dikutip AyoJakarta.com dari Youtube Kompas TV, (25/12/2022), terdapat berbagai elemen masyarakat yang menolak adanya politik identitas.
Sejumlah elemen mulai dari organisasi kemahasiswaan hingga organisasi sayap partai meminta agar kontestasi politik pada pemilu 2024 dapat berjalan aman dan damai
Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih, Maruarar Sirait memberikan tanggapan mengenai pemilu 2024.
Sosok yang juga merupakan kader partai PDI Perjuangan itu menyebut dalam mencari pemimpin hendaklah mengedepankan sosok yang memiliki track record yang jelas dan berintegritas tinggi
Baca Juga: Pemilu 2024, Partai Apa Saja yang Menjadi Peserta? Berikut Daftarnya
“Cari pemimpin yang berintegritas punya track record yang jelas, Pancasila sejati bukan gadungan,” kata Maruarar.
Dirinya juga berujar bahwa negara yang besar harus dipimpin oleh orang yang sesuai dan telah teruji.
Dirinya mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan orang yang dapat menjadi pemimpin bagi seluruh elemen masyarakat.
“Di negara besar harus dipimpin oleh orang yang besar yang teruji dan bisa menjadi bapak bagi semua agama semua suku semua pilihan politik tingkat ekonomi dari paling bawah menengah sampai paling atas,” ujarnya.
Agar pemilu 2024 dapat berjalan aman, mereka mengingatkan agar pertarungan politik pada pemilu tahun 2024 tak menggunakan isu politik identitas
Hal tersebut tentu saja dihindari mengingat politik identitas dapat memecah belah persatuan bangsa.
Baca Juga: Pemprov DKI Gelontorkan Dana Hibah untuk 10 Parpol, Anies: Total Sebesar Rp27,2 Miliar
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya politik identitas adalah dengan meningkatkan penegakan hukum.
Hukum dinilai dapat menjadi kunci utama untuk mempersempit peluang munculnya politik identitas.